HUKUM

(TOBELO-SN) Keberhasilan unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Halmahera Utara dalam membawa kasus kekerasan pada anak sampai tahapan P21 di Kejaksaan Negeri dan berhasil disidangkan di Pengadilan Negeri Tobelo mendapat apresiasi dari Lembaga Bantuan Hukum “Rakyat Halmahera Utara”.

Egbert Hoata SH, Ketua LBH Rakyat Halut kepada sejumlah wartawan di Posko Pengaduan LBH Desa MKCM, Selasa (2/8) sore menyampaikan hal itu.

“Sebagai lembaga yang sangat konsen pada persoalan perlindungan anak di Halut, kami sangat respek dan memberikan penghargaan setinggi tingginya kepada Polres Halut dan lebih khusus kepada unit PPA yang selama 1-2 tahun terahir sangat positif hasil kerjanya dalam pengamatan kami” katanya.

Ia mengatakan di tengah semakin maraknya kejahatan kekerasan terhadap anak di daerah ini, terutama kekerasan seksual, justeru Unit PPA Bisa membongkar dan membawa kasus tersebut sampai ke Pengadilan.

“Kita sama sama tahulah, dengan personil dan mungkin anggaran yang juga terbatas tapi unit PPA Polres Halut bisa menangani sampa tuntas dan pelakunya harus menjalani hukuman. Mereka tidak kompromi dan tidak memberi ruang adanya penyelesaian kekeluargaan sebab kekerasan seksual pada anak, sebab tindak pidana ini termasuk kejahatan yang luar biasa yang bahkan menjadi perhatian serius dari pemerintah” ujar Alumni Hukum Univ “45” Makassar ini

Ia cukup bangga sebab dari sejumlah kasus kekerasan seksual anak dimana LBH Rakyat Halut mendampingi keluarga korban sebagai pelapor, Unit PPA Polres Halut bekerja profesional dan cepat sehingga semua laporan tersebut bisa selesai sampai di Pengadilan dan pelakunya dihukum berat.

“Memang butuh proses waktu juga sebab terkadang teman teman di unit PPA ini harus kerja ekstra keras. Kerap kali pelaku kekerasan seksual anak sudah melarikan diri sehingga mereka harus dikejar dan ditangkap di daerah pelosok. Kadang juga pelaku tidak mengaku anak yang lahir itu benih darinya sehingga harus dilakukan tes DNA di Jakarta. Tapi kami salut karena mereka kerja profesional dan berkinerja baik sehingga pelaku yang bersembunyi di pelosok pun bisa

ditangkap”

Saat ditanya tentang kasus mana yang pernah dilaporkan LBH Rakyat Halut dan hasilnya tidak memuaskan, Egbert Hoata yang juga wartawan senior ini bilang

“Ada 1 kasus tahun lalu yang sudah kami laporkan dan diproses sampai Pengadilan. Dugaan persetubuhan orangtua/paman dengan anak sendiri. Sayangnya dalam sidang, Hakim PN Tobelo putus bebas dan tidak terbukti. Padahal waktu itu korban yang adalah anak binaan Pusat Pengembangan Anak di salah satu gereja di kota Tobelo ini sudah datang melapor dan mengakui perbuatan orangtuanya. Rekaman video pengakuannya ada kami miliki. Tapi sayangnya Hakim dalam pertimbangannya putus bebas, kami harus menghormatinya sekalipun kami kecewa dengan putusan itu”

Diminta harapan harapan atas kinerja Unit PPA Polres Halut ke depannya, pria asal Kao ini katakan.

“Tetap profesional dan kerja cepat tangani setiap laporan kekerasan seksual anak di Halut yang berulang ulang terjadi supaya saat pelaku dihukum bisa timbulkan efek jera bagi pelaku dan juga jadi peringatan bagi calon pelaku lainnya”

Sedangkan kepada Kapolres Halut, ia berharap agar setiap permohonan penangguhan penahanan dari tersangka kekerasan seksual anak, sepatutnya ditolak.

“Juga kami harap agar Polres Halut di tahun anggaran ke depan dapat lebih memperbanyak program mengikutkan personilnya di unit PPA ini untuk sekolah khusus penanganan kasus kasus perlindungan anak. Sebab catatan kami, terjadi peningkatan kasus jenis ini di Halut dalam beberapa tahun terahir ini”

Sedang terhadap masyarakat kurang mampu yang anaknya menjadi korban, diminta untuk bisa menghubungi LBH Rakyat Halut agar bisa didampingi saat melapor ke Polres Halut.

“Kami tidak memungut biaya apapun saat mendampingi keluarga tidak mampu” ujarnya (mkh11)

(TOBELO-SN) Sidang Pra peradilan terhadap Kapolres Halmahera utara atas penetapan tersangka Isack Bitjara dkk, berlangsung Jumat (29/7) di Pengadilan Negeri Tobelo.

Sidang dipimpin Majelis Hakim tunggal Muh Salim Hafidi SH dan dihadiri kuasa Pemohon dari Kantor Advokat Julius Lobiua SH MH serta kuasa termohon dari Polres Halmahera
Utara.
Setelah sidang pertama dengan agenda pembacaan permohonan, Egbert Hoata SH yang juga menjadi kuasa pemohon kepada sejumlah wartawan tmeminta agar pimpinan masyarakat adat di Maluku utara yaitu Sultan Ternate Ofa Hidayatulah Mudaffar Syah dengan segala kewenangan yang dimilikinya, dapat turun tangan menyelesaikan masalah suku Boeng ini.
“Sebagai orang Boeng, saya sangat malu harus hadir di ruang sidang ini untuk meminta hukum negara menyelesaikan masalah kami. Padahal sebagai orang adat, justeru kami punya hukum dan aturan dengan nilai sakral yang jauh lebih tinggi” kata Egbert yang juga adalah salah satu wartawan senior ini.

Oleh karena itu ia berharap agar Ofa Hidayat sebagai anak kandung dari Ou Mudaffar Syah yang dikenal masyarakat Boeng semasa hidupnya sebagai pemimpin yang berhikmat, dapat turun tangan ikut menyelesaikan persoalan ini dengan mendesak Sangaji Boeng untuk mencabut laporan Polisi dan melakukan justice restoration.
“Ofa Dayat punya kapasitas itu. Jika misalnya Sangaji Boeng tetap tidak mau maka kami sebagai orang Boeng merasa justeru Sangaji Boeng tidak menghormati Sultan sebagai pemimpin kami yang tertinggi”

Egbert juga mengingkatkan bawa masyarakat adat Boeng sebanyak 250 orang dari 16 desa adat Boeng sudah pernah mengirim surat ketidak setujuan atas laporan polisi dari Sangaji Boeng ini.
“Yang mengirim surat ke Sultan itu ada 250 tua tua adat yang usianya 50-70 tahun. Mereka adalah orang tua yang mengerti adat Boeng dan berasal dari 16 desa dari 20 desa adat Boeng. Artinya ada 2/3 lebih masyarakat adat Boeng yang tidak setuju dengan tindakan membawa masalah ini menjadi masalah hukum”
Direktur LBH Rakyat Halut ini mengatakan jika Sultan Ternate tidak ikut turun tangan maka masalah suku Boeng ini akan melebar ke mana mana.

“Saat ini kuasa Hukum Sedang pra peradilan penetapan tersangka Isack Bitjara dkk. Setelah ini akan menyusul pra peradilan lain soal perpanjangan penahan Isack Bitjara dkk tanggal 17 Juli yang hanya ditandatangani panitera, bukan Ketua Pengadilan negeri. Mungkin kemarin juga Pak Julius Lobiua yang sementara di Jakarta sudah melaporkan Sangaji Boeng Di Bareskrim Mabes Polri dugaan pencemaran nama baik karena menuduh Isack Bitjara dkk melakukan pencurian kursi milik adat. Padahal saat kursi itu diangkat dari rumah sdat Boeng di desa Daru, Sangaji dan pengurus adat Boeng lain ada di tempat itu juga. Kasus Boeng ini juga sudah melibatkan komisi Yudisial. Jadi akan jauh lebih terhormat dan bermartabat jika masalah ini diselesaikan lewat justice restoration (kekeluargaan)” lanjutnya.
“Ofa Dayat yang kami sangat kasihi. Saya ini pengacara yang asli Orang Boeng dari Desa Gamlaha Kao. Saya mohon turun tanganlah menyelesaikan kasus ini. Supaya tidak berlarut larut dan lebih panjang lagi” (mkh11)