(TOBELO – SN) Sidang Pra Peradilan terhadap Kapolres Halmahera Utara yang diajukan oleh Pemohon Isack Bitjara, Ebeneser Bitjara dan Julis Laranga melalui Penasehat Hukumnya Julius Lobiua SH MH, hari ini Senin (8/8) memasuki agenda pembacaan Putusan.
Setelah melalui sidang marathon selama seminggu, Hakim tunggal Muhamad Salim Hafidi SH hari ini membacakan putusannya di hadapan Kuasa pemohon Abraham Nikijuluw SH dan kuasa termohon Ipda Reinhard Luma.
Hakim Muhamad Salim Hafidi SH dalam pertimbangannya terhadap dalil yang disampaikan pemohon tentang keabsahan penetapan tersangka menolak keseluruhan dalil yang diajukan Pemohon.
Sebelumnya Pemohon mempersoalkan keabsahan penetapan status tersangka mereka dengan dasar bahwa pemohon sama sekali belum pernah diperiksa sebagai terlapor untuk memberikan keterangan kepada penyidik Polres Halmahera Utara. Padahal berdasarkan putusan Mahkama Konstitusi no 21/PUU-12/2014 menurut pemohon memberikan keharusan adanya pemriksaan terlebih dahulu terhadap calon tersangka itu. Mereka pernah diundang memberikan klarifikasi sebanyak dua kali tapi tidak menghadiri dengan alas an sedang melakukan upaya mediasi di internal Dewan adat. Tetapi justeru Penyidik Polres Halut langsung mengadakan gelar perkara dan penetapan tersangka kepada ketiga pemohon.
Dalam pertimbangannya Hakim berpendapat “Berdasarkan seluruh rangkaian pemeriksaan dalam persidangan Pra Pewradilan ini, Hakim menimbang bahwa rangkaian proses penyelidikan hingga proses penyidikan hingga adanya bukti permulaan berupa keterangan saksi saksi dan bukti surat hingga ditetapkannya pemohon sebagai tersangka adalah sah dan sudah sesuai dengan peraturan ketentuan undang undang. Sehingga dengan demikian dalil pemohon tidak berdasar hukum dan sudah sepatutnya ditolak”.
Hakim dalam pertimbangannya juga perpendapat bahwa berdasarkan putusan Mahkama Konstitusi no 21/PUU-12/2014 memberikan pengertian bukti permulaan adalah minimal dua alat bukti sebagaimana pasal 184 KUHAP dan disertai pemeriksaan calon tersangka. Tapi Hal ini diperuntukan sebagai penyeimbang bagi dua alat bukti yang ditemukan. Sehingga pasal itu tidak bersifat imperatif (Keharusan) untuk penyidik dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka, harus memeriksa tersangka terlebih dahulu”
Pasca putusan tersebut, Julius Lobiua SH MH melalui sambungan telpon kepada Syallomnews mengungkapkan akan menyiapkan teamnya untuk menghadapi sidang selanjutnya dalam pokok perkara. Selain itu hasil putusan ini akan dibawa juga ke Komisi Yudisial sebagai laporan, sebagaimana yang sudah ia janjikan sebelum sidang dimulai.
“Sebelum sidang Pra Peradilan ini dimulai, saya sudah menemui Komisioner Komisi Yudisial sehingga nantinya semua hasil rekaman sidang, termasuk penolakan Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan tersangka, itu juga akan saya adukan. Kami akan laporkan ke KY karena hakim yang punya kewenangan bisa memerintahkan Termohon menghadirkan para tersangka, tapi kewenangan itu tidak digunakan, Padahal kami sudah berkirim surat dengan cara yang patut” kata Bakal calon Bupati Halut 2024 ini singkat (bert07)
