(TOBELO-SN)Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Utara menunjukkan komitmennya dalam menjalankan fungsi pengawasan dan legislasi. Komitmen ini ditunjukkan lewat gelaran Rapat Paripurna dalam rangka Pengajuan RAPBD (Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD) Tahun Anggaran 2025, Jumat (10/07/26).
Rapat yang dimulai pukul 10.00 WIT di Ruang Rapat Paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Halut, Christina Lesnussa. Agenda ini dihadiri secara lengkap oleh jajaran Forkopimda Halut, Sekretaris Daerah, para Asisten, Staf Ahli Bupati, serta jajaran Pimpinan Perangkat Daerah di lingkup Pemkab Halmahera Utara.
DPRD Halut menyambut baik penyerahan dokumen laporan pertanggungjawaban ini, terlebih setelah Pemkab Halut dipastikan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI yang ke-10 kalinya.
Selain membahas laporan keuangan, kerja keras kedewanan juga membuahkan hasil dengan ditetapkannya Perda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara.
Ketua DPRD Halut beserta seluruh fraksi akan langsung bergerak cepat untuk membedah potret realisasi anggaran tahun 2025 yang diserahkan oleh Pemda. Beberapa poin realisasi anggaran yang masuk dalam catatan dewan untuk ditindaklanjuti antara lain:
1. Menelaah capaian PAD yang menyentuh angka 108,29% (Rp145,4 Miliar), meskipun sektor Pajak Daerah (79,74%) dan Retribusi Daerah (38,50%) masih perlu dievaluasi.
2. Mencermati realisasi belanja modal yang baru terserap 68,58% (Rp98,5 Miliar dari pagu Rp143,6 Miliar), khususnya pada sektor peralatan, mesin, dan infrastruktur jalan/irigasi.
3. Memastikan Perda kelembagaan yang baru disahkan mampu menekan anggaran belanja operasional secara efektif.
Usai menerima dokumen rancangan anggaran dan pertanggungjawaban tersebut, Ketua DPRD Halut menegaskan bahwa legislatif akan segera menjadwalkan pembahasan yang lebih mendalam.
“Kami menerima pengajuan anggaran dan pertanggungjawaban ini. Selanjutnya, DPRD Halut akan segera menindaklanjutinya dalam tahapan pembahasan dan rapat-rapat kerja berikutnya bersama mitra terkait demi kepentingan masyarakat Halmahera Utara,” tegas Christina sebelum menutup sidang paripurna.