(TOBELO-SYALLOMNEWS) — Guna menjaga kestabilan harga pangan dan menekan laju inflasi, Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara mengamankan jalur pasokan cabai dari pusat produksi di Jawa Timur. Langkah ini disertai dukungan pengiriman lewat jalur udara serta gerakan penanaman cabai yang melibatkan seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN).
Keputusan strategis ini diambil dalam rapat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang dipimpin langsung Bupati Halmahera Utara Dr. Piet Hein Babua, di Ruang Rapat Kantor Bupati, Selasa (6/10/2026). Pertemuan ini merupakan kelanjutan dari rapat tingkat tinggi TPID yang sebelumnya juga dihadiri Deputi Bank Indonesia bersama unsur pimpinan daerah.
Bupati menegaskan, cabai adalah salah satu komoditas yang sangat berpengaruh terhadap pergerakan angka inflasi. Karena itu, kestabilan harga sangat bergantung pada dua hal: barang tersedia cukup dan pengirimannya berjalan lancar sampai ke konsumen.
“Cabai sangat menentukan inflasi di daerah kita. Maka, yang paling utama dipastikan adalah ketersediaan pasokan serta kelancaran penyalurannya,” ujar Bupati Piet.
Untuk itu, Pemkab Halmahera Utara mempererat kerja sama dengan Kementerian Perdagangan RI dan Perwakilan Bank Indonesia Maluku Utara. Tujuannya, agar pengadaan dan penyaluran cabai dapat berjalan lebih teratur, efisien, dan terjamin.
“Kami akan memperkuat kerja sama dengan Kementerian Perdagangan dan Bank Indonesia, supaya pengadaan dan pendistribusian cabai ini difasilitasi dengan baik sehingga kebutuhan masyarakat terpenuhi,” katanya.
Secara jangka pendek, TPID telah berkoordinasi dengan Direktorat Bina Pasar Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, untuk menjembatani pedagang cabai lokal dengan pemasok utama dari daerah sentra produksi di Jawa. Salah satu daerah yang disepakati adalah Kota Malang, Jawa Timur.
Pola kemitraan yang dibangun dimulai dengan kesepakatan antarpemerintah daerah, lalu dilanjutkan kerja sama langsung antar-pedagang di Halmahera Utara dengan pemasok di Malang.
“Untuk kebutuhan segera, kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan. Mereka membantu menghubungkan kami dengan pemasok andalan cabai, salah satunya dari Malang,” jelasnya.
Dengan adanya mitra tetap ini, diharapkan pasokan tidak lagi bergantung pada pengiriman yang datang sesekali saja. Pedagang memiliki mitra yang jelas, sehingga saat permintaan meningkat, jalur pasokannya sudah siap.
“Kita tidak ingin pasokan datang secara tidak menentu. Pedagang kita harus punya pemasok tetap, jadi saat kebutuhan naik, sumbernya sudah ada,” tegasnya.
Masalah pengiriman juga mendapat perhatian. Jika cabai masuk melalui Ternate dan harus dikirim ke Tobelo, pemerintah akan memfasilitasi biaya pengangkutan menggunakan pesawat kargo, agar barang cepat sampai ke masyarakat.
“Kalau pasokan masuk lewat Ternate dan harus dibawa ke Tobelo pakai pesawat kargo, pemerintah akan bantu fasilitasi pengangkutannya. Yang penting cabai sampai dan kebutuhan warga terpenuhi,” ujarnya.
Pemerintah tidak ikut menetapkan harga jual di pasar. Harga tetap mengikuti mekanisme pasar, sementara pemerintah berperan memastikan pasokan aman dan jalur distribusi lancar.
“Harga tetap ditentukan oleh pasar. Pemerintah tidak mengatur harga pedagang, tapi kami memastikan barang tersedia dan salurannya lancar,” tandasnya.
Selain mengandalkan pasokan dari luar, Pemkab juga mendorong kemandirian pangan jangka menengah dengan meningkatkan produksi cabai di daerah sendiri.
Bupati menginstruksikan seluruh ASN ikut berpartisipasi dalam gerakan menanam cabai. Dinas Pertanian bertugas menyiapkan bibit sebanyak sekitar 15.000 batang sekaligus lahan tanam seluas lima hektare.
“Kita tidak boleh terus bergantung pada daerah lain. Produksi sendiri harus kita tingkatkan. Itulah sebabnya ASN juga kita ajak ikut menanam cabai,” ungkapnya.
Langkah ini bertujuan mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar dan memperkuat ketahanan pangan daerah.
“Bibit akan disiapkan Dinas Pertanian. Kebutuhannya sekitar 15.000 batang, dan lahan tanam lima hektare juga sedang dipersiapkan,” sebut Bupati.
TPID menyadari bahwa mengendalikan harga tidak cukup hanya memantau harga di pasar. Seluruh rantai — mulai dari produksi, pengadaan, pengiriman, hingga penyaluran — harus diperhatikan. Oleh karena itu, dua strategi dijalankan sekaligus: pasokan dari Malang untuk kebutuhan segera, dan penanaman massal untuk jangka panjang.
Bupati juga mengajak para penyalur dan pedagang turut bertanggung jawab menjaga kelancaran pasokan.
“Ini tidak bisa dilakukan pemerintah sendirian. Distributor dan pedagang juga harus terlibat. Kita ingin bekerja sama agar pasokan aman dan barang sampai tepat waktu,” ujarnya.
Rapat tersebut dihadiri Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Halmahera Utara Drs. Anwar Kabalmay, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Drs. Nyoter Koenoe, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Oscar Bertho Meneati, Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Efroni Tos Hendrik, Kepala Subbidang BKAD Yusnita, penyalur Ika Purwati, serta pedagang cabai Krisna Abdullah.
Melalui kerja sama antardaerah, kemitraan pelaku usaha, dukungan pengangkutan, dan peningkatan produksi sendiri, Pemkab Halmahera Utara berupaya menjaga harga cabai tetap wajar dan tersedia cukup bagi seluruh masyarakat.
Keberhasilan kebijakan ini dinilai dari pasokan yang stabil, penyaluran yang lancar, serta terpenuhinya kebutuhan warga tanpa mengganggu tatanan pasar.
“Yang paling penting, warga bisa mendapatkan cabai dengan mudah dan harganya terjangkau. Pemerintah akan terus memfasilitasi agar pasokan dan produksi kita semakin kuat,” pungkas Bupati.
(Jini06)
