(TOBELO-SYALLOMNEWS) – Disiplin pengisian data, pengawalan program nasional, dan kewaspadaan terhadap inflasi menjadi tiga poin utama yang ditekankan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dalam Rapat Evaluasi P4ED. Komitmen ini ditegaskan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi 11,05 persen yang telah dicapai benar-benar dirasakan masyarakat.
Terkait kedisiplinan data, Pemkab Halut mewajibkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menginput data pertumbuhan ekonomi secara akurat ke dalam Aplikasi SIGROW milik Kementerian Dalam Negeri. Batas waktu pengisian ditetapkan paling lambat tanggal 20 setiap bulan melalui Bappeda.
Instruksi tersebut disampaikan dalam Rapat Evaluasi Pemantauan, Pengawalan, dan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (P4ED) yang berlangsung di Ruang Meeting Fredy Djandua, Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, pada Selasa (27/10/2026). Kegiatan ini ditutup pada pukul 10.50 WIT dalam keadaan tertib dan lancar.
Asisten III Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Halut, Ir. Valentino F. Leiwakabessy,M.MA, yang memimpin rapat mewakili Bupati Halmahera Utara, menegaskan pentingnya evaluasi berkala dan penguatan koordinasi lintas sektor.
Menurutnya, Pemkab Halut saat ini tidak hanya fokus menjaga angka pertumbuhan daerah, tetapi juga menyiapkan diri menyongsong target pertumbuhan ekonomi nasional yang dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto hingga tahun 2029.
Namun demikian, Valentino mengingatkan bahwa angka pertumbuhan yang tinggi tidak boleh membuat pemerintah berpuas diri.
“Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu secara otomatis mencerminkan peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat. Pertanyaan pentingnya adalah sejauh mana pertumbuhan ini mampu memberikan dampak nyata terhadap pembukaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, serta peningkatan daya beli,” ujarnya.
Selain soal data SIGROW, rapat juga menekankan pengawalan ketat terhadap program strategis nasional yang bersentuhan langsung dengan rakyat. Di antaranya Program Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Di sisi lain, Pemkab Halut juga mewaspadai tantangan eksternal. Potensi ancaman iklim seperti fenomena El Nino dan risiko kebakaran hutan dan lahan yang bisa mengganggu sektor pertanian, perkebunan dan rantai pasok menjadi perhatian. Untuk itu, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama OPD diminta siaga memantau harga barang demi menjaga daya beli warga.
Rapat strategis ini turut dihadiri unsur Forkopimda. Hadir di antaranya Pasi Intel Kodim 1508/Tobelo Kapten Arh. Sugeng Rahayudi, perwakilan Kajari Halut Zubaidah Tomulay, S.H., Kaban Bappeda Hernefer Tjandua, AP., MH., Kepala BPS Kab. Halut Arifin M. Kahar, SST., M.Stat., Staf Ahli Bupati Sahril Djurumudi, serta para pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Halut.
Adapun tiga rekomendasi utama yang disepakati dalam rapat tersebut adalah:
- Seluruh perangkat daerah wajib evaluasi berkala dan proaktif atasi kendala lapangan.
- Disiplin memperbarui data dukung pada aplikasi SIGROW secara lengkap dan tepat waktu.
- Perkuat sinergi lintas sektor agar program P4ED tepat sasaran demi kesejahteraan masyarakat Halmahera Utara.
(Jini)