(TOBELO-SYALLOMNEWS)– Sebanyak 24 dosen dan tenaga pendidik Politeknik Padamara mendatangi SPKT Polres Halmahera Utara (Halut), Jumat (13/11/2026).
Kedatangan mereka untuk melaporkan Yayasan Padamara atas dugaan tidak membayar upah selama 14 bulan, membayar upah di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP), tidak membayar Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2025, dan menunggak iuran BPJS Ketenagakerjaan.
Para dosen dan tenaga pendidik tersebut didampingi kuasa hukumnya, Egbert Hoata, SH, Ketua Forum Dosen dan Tenaga Pendidik Politeknik Padamara, Ernny Hunila, SH., M.Sc., serta Sekretaris Forum, Yohanis Leatemu.
Laporan tersebut diterima petugas Desk Tenaga Kerja Polres Halut dan akan dilakukan penyelidikan awal.
Selain soal upah, kuasa hukum para dosen meminta polisi menyelidiki asal-usul pendanaan yayasan setelah pengambilalihan pengelolaan Politeknik Padamara dari yayasan lama pada Desember 2024.
“Kami meminta Polres Halut melakukan penyelidikan, apakah setelah pengambilalihan dari yayasan lama pada Desember 2024, Yayasan Samro GMIH ini ada menerima bantuan dari lembaga mitra luar negeri atau tidak untuk membangun kembali Politeknik Padamara,” ujar Egbert Hoata, SH, usai mendampingi para dosen.
“Kalau memang ada bantuan, kenapa hak-hak dasar dosen seperti gaji 14 bulan, THR, dan BPJS justru tidak dibayarkan? Ini yang harus dibuka secara terang-benderang,” tegasnya.
Egbert menegaskan, laporan ini bukan sekadar perselisihan hubungan industrial, melainkan dugaan tindak pidana ketenagakerjaan.
“Kami menduga ada pelanggaran Pasal 88A, Pasal 88E jo. Pasal 185 dan Pasal 186 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Kami serahkan sepenuhnya kepada penyidik untuk membuktikannya,” kata Egbert.
Ketua Forum Dosen dan Tenaga Pendidik, Ernny Hunila, mengaku para dosen sudah berupaya menempuh jalur kekeluargaan, namun tidak ada kejelasan dari pihak yayasan.
“Kami sudah bersabar selama 14 bulan tidak digaji. Kami tetap mengajar, tetap membimbing mahasiswa, tetap menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Tapi sampai kapan kami harus bertahan dengan perut kosong?” ujar Ernny.
“Kami datang ke Polres bukan karena kami benci yayasan, tapi karena kami sudah tidak punya jalan lain. Hak kami sebagai pekerja harus dihormati,” tambahnya.
Sementara itu, Sekretaris Forum, Yohanis Leatemu, menyebut persoalan dosen bukan hanya soal gaji pokok.
“Bukan hanya gaji 14 bulan yang tidak dibayar. THR Tahun 2025 juga tidak ada. BPJS Ketenagakerjaan kami juga menunggak. Kalau kami sakit atau terjadi kecelakaan kerja, siapa yang menanggung?” kata Yohanis.
“Kami hanya menuntut hak normatif kami, tidak lebih,” ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, ketua Yayasan Sanro GMIH DR Hesron Keraajaan M Si yang dihubungi lewat pesan whatshap untuk diminta tanggapannya belum memberikan jawaban dan klarifikasi.
Meskipun pesan Syallomnews sudah terlihat contreng dua
Para dosen dan tenaga pendidik berharap laporan mereka ditindaklanjuti secara profesional dan transparan, serta menjadi pintu masuk bagi Disnaker Provinsi Maluku Utara untuk melakukan pengawasan ketenagakerjaan di Politeknik Padamara.
(Jini)