(TOBELO – SN) Memasuki bulan Agustus 2025, sejumlah kegiatan organisasi perangkat daerah (OPD) yang dibiayai Dana alokasi khusus (DAK) 2025 dari pusat menimbulkan tanda Tanya besar. Hal ini terjadi mengingat ada program yang tak berjalan dan bahkan sejumlah kegiatan yang sudah dilakukan belum terbayar. Padahal sekarang ini sudah masuk triwulan ketiga.
Wakil sekretaris Lembaga Bantuan Hukum “Rakyat Halut” Yolfin Arunde SH meminta Bupati Halut Piet Hein Babua benar benar memperhatikan hal itu dan mengambil tindakan tegas Kepala OPD atau pejabat sementara Kepala OPD yang coba coba main “serong” dalam pengelolaan DAK 2025.
“Dalam apel perdana di depan ASN se halut setelah dilantik bulan Maret lalu, Bupati PHB tegaskan komitmennya jika pemerintahan Piet Kasman akan melaksanakan kewajiban Kepada ASN, P3K dan pihak ketiga sesuai dan tepat waktu. DAK 2025 harus sesuai peruntkannya. Itu kata kata bupati yang kami catat” katanya.
Yolfin minta jika jika ada ditemukan keluhan pihak ketiga yang mengeluhkan soal tertundanya pembayaran hak mereka padahal dari hasil penelusuran yang dilakukan di BAKD, DAK 2025 sudah disalurkan maka Bupati harus bertindak tegas terhadap Kepala OPD itu.
“Ini menyangkut nama baik beliau juga, supaya orang tidak menilainya asal ngomong doing”
Pria asal Loloda ini mengingatkan bertumpuknya hutang hutang daerah sampai ratusan milyar yang ditanggung oleh pemeerintahan sekarang ini salah satu penyebabnya karena di pemerintahan lalu pengelolaan keuangan sangat amburadul. Banyak DAK tahun tahun sebelumnya yang dipakai bukan sesuai peruntukannya. Akibatnya hutang daerah jadi menumpuk sampai saat ini. Padahal ini bukan tanggung jawab Piet kasman.
“Kami dari LBH Rakyat Halut yang sejak awal ikut mendukung Piet Kasman harap supaya semua pihak termasuk para Kepala OPD dan Pltnya mengawal kebijakan bupati PHB ini. Cukup sudah pengalaman pemerintahan tahun sebelumnya yang meninggalkan hutang daerah ratusan milyar. Kalau DAK 2025 sudah ditransfer ke rekening OPD bayar saja. Jangan coba coba dipakai untuk keperluan lain lain. Anda hanya akan menambah beban pemerintahan sekarang ini. Kalau sudah begitu, Pak Bupati ganti saja”
“Kami dari LBH Rakyat halut akan melaporkan Kepada Bupati jika ada pengaduan dari masyarakat atau pihak ketiga soal DAK 2025 ini agar kepala OPD atau Plt yang bersangkutan dicopot saja”
Lembaganya yakin dengan pemilihan pejabat Kepala BAKD saat ini adalah dokter Devy Nitjoli, pengelolaan keuangan daerah Halut pasti lebih baik.
“Kami kenal dokter Devy itu ASN senior Halut yang berintegritas dan tak mau kompromi. Semoga dibawah kepemimpinannya, keuangan daerah halut pelan pelan akan mengarah ke perbaikan” tuturnya (mse4)