(TOBELO – SN) Pernyataan Bupati Piet Babua dalam apel perdana ASN setelah dilantik akhir Maret 2025 lalu mulai dipertanyakan kebenarannya. Saat itu Bupati Piet berjanji jika dalam pemerintahannya ia akan tegas dalam hal pengelolaan keuangan daerah supaya jangan terjadi pengalaman masa lalu daerah terlilit hutang. Langkah yang akan diambilnya adalah keuangan transfer dari pusat seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) akan digunakan sesuai peruntukannya.
Tapi sejumlah mitra kerja dari OPD tertentu di pemkab Halut justeru diduga tak melakukan apa yang disampaikan oleh Bupati itu.
Beberapa kegiatan yang dilakukan dengan Dana DAK triwulan 1 tahun 2025, sampai jelang triwulan 4 ini belum terealisasi pembayarannya.
Berthy Timisela SH, pengurus LBH Rakyat Halut mengungkapkan jika lembaganya mendapat pengaduan akan hal itu dari masyarakat.
“Yah kami mendapat pengaduan dari orang yang mengatakan jika kegiatan mereka di triwulan 1 yang dibiayai DAK 2025 belum terealisasi pembayarannya. Padahal saat ini sudah akan masuk kegiatan triwulan 4” katanya
Dari OPD yang bersangkutan menurut Berthy memberi penjelasan jika DAK 2025 sama sekali belum ditransfer dari pusat. Sudah beberapa kali mereka yang mengaduk ke LBH Rakyat Halut pertanyakan hal itu. tapi jawabannya seperti itu.
Olehnya itu menurut Berthy, lembaganya dari LBH Rakyat Halut hari Senin (25/8) akan menemui kantor KPPN untuk mengecek kebenaran informasi itu. Sebab menurutnya data yang LBH Rakyat Halut dapat dari informasi online kementrian yang menyalurkan DAK itu sudah ditransfer.
“Masak kegiatan triwulan 1 kog sudah mau masuk September ini belum tersalur. Kami akan cek di kantor KPPN supaya jelas”
Lembaganya LBH Rakyat Halut berharap jika sekiranya DAK Triwulan 1 dari pusat sudah ditransfer dan dialihkan penggunaanya untuk pembayaran lain oleh Kepala OPD itu maka diminta Bupati Piet sepatutnya mencopot yang bersangkutan.
“Itu jelas pembangkangan terhadap pernyataan bupati di awal apel ASN ahir maret lalu. Patut diganti saja Kepala OPD yang seperti itu, sebab model beginian nanti akan bikin hutang daerah tambah menumpuk. Bikin susah pemerintahan Piet Kasman saja” katanya
Ia bersama lmbaganya juga berharap agar OPD yang menunggak pembayaran kegiatan non fisik dengan mitra untuk pelaksanaan kegiatan mereka di tahun lalu agar segera diselesaikan oleh Pemkab Halut.
“Khan dananya dari DAK 2024 sudah tersalur waktu itu. Jadi mestinya pemerintahan sekarang ikut bertanggung jawab menyelesaikan segera” tuturnya (seu7)