(TOBELO-SN) Biro hukum Persekutuan Gereja Pentakosta Indonesia (PGPI) Maluku utara Pdt Adv Egbert Hoata, SH M Th meminta kepada Pemerintah Provinsi di bawah kepemimpinan Gubernur Sherly Laos dan wakil Gubernur Sarbin Sehe untuk memberikan perhatian terhadap pelayanan jemaat gereja gereja aliran pentakosta di Maluku utara dalam masa pemerintahannya.
Kepada sejumlah awak media, Egbert Hoata menjelaskan jika saat ini di Maluku utara ada sekitar 140 000 anggota jemaat yang terhimpun dalam aras gereja PGPI di Maluku utara.
Ia menjelaskan dari 3 Gereja besar anggota PGPI Malut saja sudah ada sekitar 100 ribuan jemaat.
“Anggota GKPMI saja ada sekitar 67 ribu jemaat. GPdI sekitar 33 ribu anggota jemaat. Sedangkan GBI itu ada berjumlah sekitar 16 ribu jiwa. Belum lagi ada sekitar 10 organisasi gereja anggota PGPI di Maluku utara. Jadi diperkirakan sekitar 140 000 jemaat anggota PGPI Malut. Ini sebuah angka yang sangat besar” katanya.
Dengan jumlah anggota jemaat sebanyak itu, Egbert Hoata merasa sangat wajar jika pemerintah provinsi dibawah kepemimpinan Sherly Sarbin dapat mengalokasikan dana hibah lewat bagian kesra untuK PGPI dalam APBD Tahun 2027 nantI.
“Lembaga kami PGPI itu sudah terdaftar di kesbangpol Pemprov dan juga di kanwil kementrian agama Maluku utara. Sangat wajar jika kami dari PGPI Malut menuntut agar alokasi dana hibah pemprov juga diberikan untuk pembinaan jemaat di bawah aras PGPI”
“Dengan anggota sejumlah 140an ribu, Egbert memastikan jika ada sekitar 75-80 ribu anggota PGPI Malut yang punya hak pilih dalam Pilgub lalu.
“PGPI tidak pernah berafliasi dengan partai politik manapun. Tetapi saya yakin dalam Pilkada lalu ada sekitar 95% jemaat anggota PGPI Malut yang memberi pilihan pada Sherly Sarbin. Jadi kami berharap pemprov juga lewat biro kesra ikut mendukung program pelayanan gereja gereja pentakosta di Maluku utara lewat pmberian dana hibah seperti yang diterima lembaga keumatan lain” katanya.
Pengacara dan ketua LBH Rakyat Halut ini memastikan jika pemerintahan Sherly sarbin harus berada pada sikap menghargai kesetaraan dan keadilan dalam pengelolaan anggaran daerah.
“Dengan jumlah umat 140 ribu di Maluku utara artinya ada sekitar 10-12% dari seluruh penduduk Maluku utara. Jadi sangat wajar jika lembaganya menikmati bantuan dana hibah pemprov di APBD Malut tahun 2027.”
“Kami sudah membangun komunikasi dengan beberapa angota Deprov Malut dari Dapil Halut Morotai. Kalau mereka mau serius melihat kebutuhan ini dan mau membantu, kami memberi apresiasi untuk anggota deprov tersebut. Maka kami akan memberi edukasi kepada warga kami untuk dalam kontestasi politik 2019 nanti tak usahlah memilih politisi yang tak peduli pada perjuangan PGPI” tuturnya (kng5)