Ketua PGPI Halnahera utara Pdt Jhon E Salawaty: M Th

( TOBELO – SYALLOMNEWS) Ketua Persekutuan Gereja Pentakosta Indonesia (PGPI) Halmahera Utara, Pdt. Jhon Erol Salawaty, M.Th, mengajak jemaat anggota PGPI untuk mulai sekarang membuka mata lebar-lebar terhadap sepak terjang para politisi. Baik yang ada di DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten Halut.

Bukan untuk membenci, tapi untuk mengingat.

Ketua PGPI Halnahera utara Pdt Jhon E Salawaty: M Th

“Amati perilaku mereka. Sejak 2024 sampai saat ini, apakah mereka benar-benar berkarakter terpuji dan memperjuangkan kepentingan masyarakat, lebih khusus membantu gereja-gereja Pentakosta? Atau jangan-jangan mereka tidak peduli sama sekali?” tegas Pdt. Jhon Salawaty.

Menurutnya, sudah saatnya jemaat PGPI Halut punya catatan sendiri.

Banyak politisi, kata dia, saat Pileg 2024 lalu rajin datang mencari suara di gereja-gereja aliran Pentakosta. Senyum, janji, dan doa bersama. Tapi setelah duduk di kursi DPRD Provinsi maupun DPRD Halmahera Utara, mereka hilang.

Program kerja PGPI Halut tidak pernah diperjuangkan. Anggarannya tidak pernah diperjuangkan di APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten Halut.

“Yang seperti itu, coret nama mereka dalam ingatan. Politisi seperti itu sangat tidak pantas dipilih lagi oleh jemaat PGPI Halut di Pileg 2029 nanti,” serunya.

Pdt. Jhon Salawaty mengingatkan, kekuatan PGPI Halut bukan angka kecil. Ada sekitar 15.000 warga PGPI di Halmahera Utara, dan sekitar 8.000 hingga 9.000 orang di antaranya memiliki hak pilih untuk Pileg maupun Pilkada.

“Angka yang lumayan besar. Jangan anggap remeh suara jemaat,” ujarnya.

Sementara itu, pengurus Departemen Hukum PGPI Maluku Utara, Egbert Hoata, SH., M.Th, memberikan peringatan yang lebih keras lagi untuk seluruh jemaat Pentakosta se-Maluku Utara yang berjumlah sekitar 130.000 jiwa.

Kegiatan PGPI Malut-Halut pembagian bantuan korban bencana di Kao Barat beberapa waktu lalu

Menjelang kontestasi politik 2029, baik Pileg, Pilgub, maupun Pilbup, jemaat diminta punya prinsip teguh: tolak politik uang.

“Jemaat benar-benar harus menolak pemberian caleg atau calon kepala daerah saat kontestasi nanti. Jangan terima pemberian mereka. Itu akan jadi kutuk bagi anda sekeluarga kalau makan uang suap seperti itu,” tegas Egbert Hoata.

Sebaliknya, kata Egbert, kalau ada politisi sekarang ini, baik di eksekutif maupun legislatif, yang selalu membantu program kegiatan PGPI provinsi atau kabupaten, mereka itulah yang harus dipilih.

“Mereka itu yang nanti harus kita pilih, meskipun di 2029 nanti mereka tidak memberi apa-apa. Karena mereka sudah terbukti membantu tanpa pamrih,” jelasnya.

Egbert berjanji akan meminta DPW PGPI Maluku utara untuk menyampaikan suara kenabian dan penggembalaan resmi dari PGPI Malut, bahwa jemaat sama sekali dilarang menerima uang suap untuk membeli suara dari para politisi.

“Ini bukan soal dukung-mendukung. Ini soal iman. Jangan jual suara dan harga diri kita hanya karena amplop sesaat,” tutupnya.

(Jini)

By Admin