(KAO UTARA — SYALLOMNEWS)– Nasib operasional Pancang Doro masih belum menemui titik terang. Dinamika rencana pergeseran operasional Pancang Doro ke wilayah lain masih menuai protes luas di kalangan masyarakat Kao Utara 6 desa ( Bori, Boulamo, Doro, Bobale, Daru & Gamlaha ).

Mediasi dan diskusi yang digelar atas undangan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Halmahera Utara di ruang Wakil Bupati Halut, Selasa (17/11), belum menghasilkan kesepakatan final.

Ketua Aliansi Gerakan Pemuda Kao Utara-Boeng, Topi Hibau, mengatakan pertemuan tersebut akan dilanjutkan dalam beberapa hari ke depan, menunggu kehadiran Bupati Halmahera Utara” ujar Topi.

Dalam pertemuan itu, masyarakat menegaskan sikap mereka bukan untuk menghambat perusahaan. Justru sebaliknya, warga menyatakan siap membantu PT. NICO-Pancang dalam melaksanakan pekerjaan agar target perolehan butir kelapa harian dapat tercapai karena itu untuk kelancaran Pancag kedepan, kata Topi.
Menurutnya, bentuk bantuan tersebut tidak diuraikan secara detail dalam forum, namun ditegaskan sebagai bentuk komitmen masyarakat agar saudara-saudari mereka dapat terus bekerja dengan baik.

Senada dengan itu, Ketua Angkatan Muda Boeng Tony Sehang menyoroti tiga faktor utama yang dinilai menentukan keberlangsungan operasional, yakni manajemen PT. NICO-Pancang, mekanisme pembayaran buah kelapa,peran Tengkulak ( Pengepul ) serta harga butir.

Ia mempertanyakan kondisi saat ini, di mana musim kemarau menyebabkan buah kelapa mulai berkurang, namun harga disebut masih berada di kisaran Rp 2.100-an.
“Ini kan berbanding terbalik dari yang namanya hukum ekonomi. Saat buah mulai mengurang, seharusnya ada penyesuaian yang berpihak pada petani, begitu juga dengan Pengepul yang semakin banyak beredar, ujarnya.

Masyarakat 6 Desa meminta agar Pancang Doro bisa Beroperasi secara Normal,

Secara sadar dan spontan, masyarakat dari 6 desa telah berkomitmen bahwa apabila Pancang Doro tetap dipaksakan tutup, maka mereka juga akan menutup akses jalan yang akan dilewati oleh PT. NICO-Pancang.

Masyarakat menyadari adanya konsekuensi dari sikap tersebut. Namun, menurut mereka, perusahaan juga perlu memahami situasi dan tuntutan masyarakat 6 desa.
“Kami hanya meminta hal itu dipertimbangkan. Kami sadar ada konsekuensinya, tapi perusahaan juga harus tahu situasi dan tuntutan masyarakat,” tegas salah satu perwakilan masyarakat.

Salah satu Kuasa Hukum dari masyarakat 6 desa Jhon Rais Arihi, SH.MH menyampaikan pandangannya bahwa akses jalan yang dimaksud merupakan hak masyarakat, terlebih jalan tersebut disebut bukan dibangun oleh pemerintah.

Ia juga menyoroti adanya pernyataan dari salah satu pihak manajemen dalam pertemuan yang dinilai memberi kesan seolah masyarakat tidak taat hukum. Padahal, menurutnya, yang diperjuangkan masyarakat adalah nilai tawar-menawar, yang intinya satu: Pancang Doro harus beroperasi kembali secara normal.
“Seharusnya manajemen PT. NICO sudah bisa tahu kaitan situasi saat ini. Kalau pun dipaksakan, ya itu jadi konsekuensinya,” ujar RAIS.

Ia menegaskan, pihaknya akan terus mengawal suara masyarakat dan memberikan pendampingan hukum apabila ada pihak yang mencoba melakukan tindakan di luar prosedur hukum yang berlaku.

masyarakat masih menunggu kelanjutan mediasi bersama Bupati Halmahera Utara. Harapannya, ada keputusan yang adil, yang menjaga keberlangsungan kerja masyarakat sekaligus memberi kepastian bagi perusahaan. Tutupnya (Jini)

By Admin