Bartholomeus Londo SH, Juru bicara LBH Rakyat Halut

 (TOBELO – SN) Pemerintahan Frans Manery – Muchlis Tapi Tapy mengahiri pemerintahannya periode kedua dengan kondisi keuaangan yang sangat parah. Masyarakaat dulu berpikir jika pemerintahan Ir Hein Namotemo gagal tetapi ternyata justeru yang paling parah adalah kondisi Halmaheraa utara ketika dipimpin Oleh Bupati Frans Manery dan wakil Bupati Muchlis Tapi Tapy.

Banyak hak hak masyarakat yang tertunda pembayarannya. Padahal ada sejumlah proyek dan program Dinas yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) yang peruntukannya sudah jelas dan dananya saat ditransfer, tidak bisa digunakan untuk kebutuhan lain.

Salah satu contohnya adalah paket sosialisasi pencegahan KDRT dan Kekerasan anak di media radio Syallom Tobelo yang sudah diselesaikan sejak Triwwulan I di awal tahun, tapi pembayarannya tertunggak hingga bulan Oktober yang sudah masuk triwulan ke 4 di tahun 2024.

Program sosialisasi dalam bentuk Talkshow rutin bulanan, iklan harian, peliputan berita online dan berita video yang dilakukan selama 5 bulan sudah selesai dilakukan. Tapi faktanya, dinas yang bertanggung jawab atas program ini sudah mengusulkan pembayaran ke BAKD Halut tapi jawabannya mereka “Kas kosong”.

Mitra Radio Syallom dari LBH Rakyat Halut mencermati masalah ini dengan sikap tegas kepada BAKD Halut.

“Setahu kami dana DAK itu peruntukannya sudah jelas. Jadi ketika ada transfer dari pusat, seharusnya Mahmud lasidji dan Jaya Barani tidak bisa menggeser untuk bayar kontraktor proyek dan lain. Itu dugaan kami” tegas Bartholomeus Londo SH, Juru bicara LBH Rakyat Halut

Ia sangat prihatin sebab proyek dan kegiatan yang dari pusat yang sudah jelas peruntukannya, bisa molor pembayaran begitu lama.

“Kegiatan itu di Triwulan ke 1, ini oktober sudah masuk Triwulaan ke 4. Masa dana DAK dari Pusat belum terbayar. Jangan jangan kami menduga, dana itu sudah digeser untuk bayar proyek proyek pemkab. Khan mungkin saja, sekali lagi mungkin saja  kalau DAK untuk membiayai kegiatan tersebut sudah dipakai untuk kebutuhan membayar proyek proyek yang mana pejabat diduga mendapat komisi fee dari situ juga” ujar pengacara LBH yang dikenal sangat berani bicara lugas.

Ia tidak yakin jika paket kegiatan di Triwulan 1 itu sampai masuk Triwulan 4 dana DAK dari Pusat belum masuk ke Kas daerah.

Bartholomeus Londo SH, Juru bicara LBH Rakyat Halut

“Sangat tidak masuk akal. Program pencegahan dan pendampingan bagi korban kekerasan dalam keluarga dan kekerasan anak itu menjadi prioritas program dari kementrian Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Jadi mereka pasti sudah transfer dananya tapi kami menduga dananya sudah dipakai untuk membayar proyek proyek pemkab kr kontaktor  karena diduga pembayaran itu sejumlah pejabat keuangan mendapat komisi fee. Itu dugaan kami dari LBH Rakyat Halut” ujarnya.

Ia mengancam jika dalam waktu dekat BAKD tidak melunasi kewajibannya maka lembaganya akan menemui Kepala BAKD untuk mempertanyakan hal itu secara langsung.

“Kami ada mendapat sejumlah data, kalau ada OPD dengan bidangnya yang bekerjasama dengan media yang sudah tidak aktif, tapi mereka punya paket kegiatan sudah cair. Ada apa ini ?” Tanya Vartholomeus Londo SH  (drf5)

By admin