(TOBELO – SYALLOMNEWS)- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Rakyat Halmahera Utara mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Utara untuk serius membantu masyarakat miskin dalam masalah hukum dengan segera menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Bantuan Hukum.

Desakan itu disampaikan Sekretaris LBH Rakyat Halut, Abraham Nikijuluw, SH, menyikapi belum jalan-nya Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 6 Tahun 2023 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, yang ditetapkan pada 3 Juli 2023 lalu.

“Perda-nya sudah ada sejak tahun 2023. Tapi sampai hari ini tidak bisa jalan karena Perbup-nya tidak pernah terbit. Kami minta Pemkab Halut serius. Terbitkan Perbup-nya, supaya di APBD tahun depan, bagian hukum bisa memperoleh anggaran bantuan hukum,” ujar Abraham Nikijuluw, SH, Jumat (14/11/2026).
Abraham mengungkapkan, selama ini LBH Rakyat Halut setiap tahun membantu masyarakat miskin Halut tanpa dibayar satu sen pun oleh uang daerah.
“LBH Rakyat Halut setiap tahun membantu masyarakat miskin Halut tanpa dibayar satu sen pun oleh uang daerah. Bahkan dana hibah pun dari Kesbangpol tidak diakomodir untuk LBH Rakyat Halut,” kata Abraham.
“Padahal perjuangan kami itu benar-benar dirasakan masyarakat, nyata dan real. Kami mendampingi kasus mereka di Polsek, di Polres, bahkan sampai sidang di Pengadilan berbulan-bulan tanpa dibayar sama sekali,” tegasnya.

Menurut Abraham, kondisi ini sangat ironis. Di satu sisi, Pemkab Halut memiliki Perda Bantuan Hukum, di sisi lain lembaga yang selama ini menjalankan bantuan hukum gratis justru tidak pernah dibantu anggaran dari daerah.
Abraham secara khusus mengingatkan Kabag Hukum Setda Halut, Kepala Badan Kesbangpol Halut, bahkan Sekretaris Daerah (Sekda) Halut, bahwa Perda Bantuan Hukum ini ada karena dibuat draft naskah akademiknya oleh DR. Piet Hein Babua saat masih menjadi dosen di Universitas Halmahera waktu itu.

“Saya mau ingatkan Kabag Hukum Setda, Kaban Kesbangpol, bahkan Sekda Halut, bahwa Perda ini ada karena dibuat draft naskah akademiknya oleh DR. Piet Hein Babua sebagai ketua team saat masih jadi dosen di Universitas Halmahera waktu itu,” ujar Abraham.
“Masa sekarang sudah jadi Bupati kok Perbup tidak bisa terbit? Ini kan Perda yang beliau sendiri yang ikut perjuangkan naskah akademiknya dulu. Harusnya beliau yang paling paham pentingnya Perda ini,” tambahnya.

Jika alasan pemkab kekurangan dana selama ini, Abraham menyarankan agar Pemkab Halut berani mengurangi anggaran acara seremonial dan perjalanan dinas pejabat, dan sedikit mengalihkannya untuk bantuan hukum bagi masyarakat miskin.
“Saya saran agar anggaran seremonial dan perjalanan dinas pejabat itu dikurangi. Masyarakat miskin itu butuh bantuan hukum gratis dan harus dibiayai oleh uang daerah dalam APBD 2027,” kata Abraham.
“Jangan sampai anggaran untuk acara-acara seremonial ada, anggaran perjalanan dinas ada, tapi anggaran untuk membela masyarakat miskin yang tersangkut kasus hukum tidak ada. Itu tidak adil,” tegasnya.

Abraham menegaskan, bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin adalah amanat undang-undang dan amanat Perda No. 6 Tahun 2023, bukan belas kasihan.
“Masyarakat miskin itu punya hak yang sama di depan hukum. Kalau mereka tidak punya uang untuk bayar pengacara, negara lewat APBD yang harus bayar. Itu amanat UU No. 16 Tahun 2011 dan Perda No. 6 Tahun 2023. Jangan biarkan mereka kalah hanya karena miskin,” pungkasnya.

Tak lupa pula Abraham mengingatkan mantan ketua DPRD Halut Janlis Kitong yang saat ini menjadi ketua komisi 3 untuk mengingatkan pemkab Halut saat penyusunan anggaran di APBD 2027

“Pak Janlis juga yang tunjuk DR Piet Babua sebagai ketua team perumusan perda bantuan hukum ini, lalu perbup tidak terbit terbit saat beliau sudah jabat Bupati mau 3 tahun ini. Kog Pak Janlis dan anggota dewan lain cuma diam saja ?” tanyanya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemkab Halmahera Utara, Kabag Hukum Setda Halut,
Badan Kesbangpol Halut, belum memberikan keterangan resmi terkait desakan LBH Rakyat Halut tersebut.
Redaksi masih berupaya menghubungi pihak terkait untuk mendapatkan konfirmasi jawaban soal ini.
(Jini)