(TOBELO – SN) Dana DAK Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan keluarga Berencana (DP3AKB) Halut tahun 2024 khususnya bidang pemberdayaan perempuan dan bidang perlindungan anak sudah ditransfer kementrian PPA untuk membiayai program kedua bidang ini. Nilainya 154 juta. Tapi sayangnya di masa pemerintahan lalu, entah dana itu diduga sudah dialihkan untuk pembayaran proyek apa.
Akibatnya, kedua bidang ini tak bisa menyampaikan laporan penggunaannya. Padahal tahun 2024 lalu bidang pemberdayaan perempuan dan bidang perlindungan anak DP3AKB Halut paling nyata lakukan sejumlah pendampingan korban kekerasan perempuan dan anak. Bahkan secara nyata kedua bidang ini melakukan upaya pencegahan ke desa desa dan lewat media massa. Bukan program fiktif.
Salah satu Kegiatan bidang PP dan PA DP3AKB Halut
Akibat bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak DP3AKB Halut tak bisa membuat laporan penggunaan dana 154 juta itu, kedua bidang ini terancam tahun 2025 dan seterusnya DAKnya sekitar 500an juta dari kementrian PPA akan terkunci dan anggaran pencegahan serta pendampingan korban kekerasan perempuan dan anak akan hilang sama sekali. Padahal dana DAU untuk kedua bidang ini sama sekali tak ada dari pemerintahan Halut selama ini.
Menanggapi kondisi sangat darurat ini, praktisi perlindungan perempuan dan anak Halmahera utara, Berthy Timisela SH mengatakan agar Bupati Piet Babua mengambil langkah cepat untuk menangani masalah ini dengan melakukan pembayaran hutang hutang kedua bidang ini dari pemerintahan lalu.
“DAK kedua bidang ini khan sudah ditransfer tahun lalu. Pemerintahan lalu yang alihkan bayar yang lain. Jadi daripada DAK 500an juta kedua bidang ini tahun 2025 dan seterusnya hilang, lebih baik Bupati Piet bayarkan saja. Masak uang segitu di Pemkab tak ada, kalau bidang KB yang hutangnya hampir 1 milyar DAK tahun lalu, yah itu sangat besar. Jadi kami berharap pak Bupati Pikirkan masalah ini. jangan sampai anak anak kita yang korban karena ada kekerasan” katanya
Menurut Berthy lebih lanjut, sebagai seorang ahli hokum yang tahun lalu selalu ikut mendampingi dan menjangkau korban kekerasan perempuan dan anak, mereka sangat kesulitan sebab bidang perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan ini tak ada anggarannya dari DAU. Kedua bidaang ini hanya berharap dari DAK.
“Nah kalau DAK tahun ini kena pinalti dan tak ada lagi, kira kira perempuan dan anak yang alami kekerasan di Halut ini, siapa yang mau tangani ?” katanya lebih lanjut
Ia meminta agar para pengambil kebijakan keuangan di Halut mempertimbangkan kondisi darurat ini.
Berthy Timisela mendapatkan informasi jika batas pemasukan laporan penggunaaan DAK kedua bidang ini paling lambat tgl 26 Juni. Lewat dari tanggal tersebut, tak bisa lagi dan nama Halut jadi rusak di mata kementrian PPA.
“Katanya hutang DP3AKB Halut dari DAK tahun lalu ada sekitar 1,2 milyar yang diduga sudah digunakan untuk pembayaran hal hal lain oleh pemrintahan FM Mantap, bukan membayar kewajiban pada dinas ini. Tapi khan bupati Piet Babua bisa melihat nilai bidang PP dan bidang PA itu khan hanya 154 juta. Pasti bisalah lah. Darpipada kedepannya kekerasan perempuan dan anak di daerah ini tak tertanagani maksimal” ujarnya menutup perbinvangan (jwa4)