(TOBELO –SYALLOMNEWS)- Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Utara, E. J. Papilaya, bersama jajaran Kejaksaan Negeri Halmahera Utara menggelar rapat teknis untuk mematangkan persiapan peresmian Rumah Restorative Justice (RJ) Hibualamo.
Rapat teknis tersebut menjadi langkah penting untuk memastikan seluruh persiapan peresmian berjalan matang, mulai dari kesiapan tempat, susunan acara, hingga mekanisme pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat setelah rumah tersebut resmi beroperasi.
Rumah Restorative Justice Hibualamo nantinya akan menjadi wadah penyelesaian perkara pidana ringan secara musyawarah dan kekeluargaan, tanpa harus melalui proses persidangan. Pendekatan ini mengedepankan pemulihan, perdamaian antara korban dan pelaku, serta keterlibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat.
Penamaan Hibualamo sendiri memiliki makna filosofis yang kuat bagi masyarakat Halmahera Utara. Hibualamo merupakan rumah adat yang menjadi simbol persatuan, musyawarah, dan kebersamaan. Melalui nama tersebut, kehadiran Rumah RJ diharapkan benar-benar menjadi rumah bersama untuk mencari keadilan yang humanis dan berakar pada nilai-nilai lokal.
Dalam rapat tersebut, Pemkab Halut dan Kejari Halut juga membahas pembagian peran, termasuk dukungan pemerintah daerah dalam penyediaan fasilitas, sosialisasi kepada masyarakat, serta pendampingan bagi perangkat desa dan kecamatan agar memahami alur penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif.
Sekda E. J. Papilaya menegaskan, Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara mendukung penuh kehadiran Rumah Restorative Justice tersebut. Menurutnya, program ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan pelayanan hukum yang cepat, sederhana, berbiaya ringan, dan berkeadilan bagi masyarakat.
“Rumah RJ ini bukan sekadar bangunan, tetapi tempat masyarakat mencari jalan damai. Perkara ringan tidak harus selalu berakhir di pengadilan jika masih bisa diselesaikan dengan musyawarah dan kesepakatan yang adil,” ujar Sekda.
Sementara itu, pihak Kejari Halut menegaskan, penyelesaian melalui Restorative Justice tetap dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tidak semua perkara dapat diselesaikan melalui mekanisme ini, melainkan hanya perkara yang memenuhi syarat, seperti ancaman pidana ringan, pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana, serta adanya kesepakatan damai antara korban dan pelaku.
Dengan persiapan yang matang, Pemkab Halut dan Kejari Halut optimistis peresmian Rumah Restorative Justice Hibualamo dapat berjalan lancar dan langsung memberikan manfaat bagi masyarakat Halmahera Utara.
Kehadiran rumah ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam menjaga harmoni sosial, menyelesaikan persoalan hukum secara bermartabat, serta mengurangi beban perkara di pengadilan.
(Jini)