(TOBELO – SN) Rencana Lembaga Bantuan Hukum “Rakyat Halmahera Utara” untuk mengikutkan 3 orang Paralegalnya mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dan Ujian Advokad pada pertengahan Juni 2023 ini di Manado, hampir jadi buyar. Hal ini terjadi sebab program kerja LBH Rakyat Halut untuk melahirkan kembali 3 orang Advokat di pertengahan tahun ini dengan pembiayaan dari Dana Hibah Ormas dari Pemkab Halut tidak terealisasi sampai pertengahan tahun ini.
Sekretaris LBH Rakyat Halut Abraham Nikijuluw SH Senin (12/6) pagi kepada Syallomnews menyesalkan hal itu terjadi sebab pemkab Halut tidak konsisten dalam alokasi beranggaran yang menyebabkan kerja mulia dari LBH Rakyat Halut jadi terbengkalai.
“Visi besar kami LBH Rakyat Halut, di tahun 2025 nanti kami sudah punya 17 Advokadt dan setiap kecamatan ada advokat LBH Rakyat Halut yang akan membantu masyarakat miskin pencari keadilan dengan cuma cuma. Jadi kami butuh dukungan dana hbah dari Pemda untuk mewujudkan mimpi itu”
Ia menjelaskan saat ini LBH Rakyat Halut saat ini ada punya 6 Advokat dan rencananya 3 paralegal (Advokat magang) saat ini akan diikutkan PKPA sebagai persiapan untuk jadi advokat resmi. Dan rencana di ahir tahun nanti juga 3 advokat magang diikutkan PKPA sehingga ahir tahun ini, LBH Rakyat Halut sudah punya 12 advokat.
Menurut Abraham, selanjutnya tahun 2024, 5 orang lagi akan diikutkan PKPA sehingga masuk tahun 2025 sudah punya 17 Advokat yang ditempatkan di semua 17 ibukota kecamatan seHalut.
“Selama ini LBH Rakyat Halut tidak pernah meminta minta uang ke Pemda Halut. Padahal kami sudah membantu masyarakat miskin Halmahera utara ratusan orang tanpa bayar. Jadi seharusnya Pemda prioritaskan penyaluran dana Hibah buat kami untuk kami bisa melahirkan lagi 6 pengacara tahun ini. Ini semua demi kepentingan masyarakat miskin Halut. Jadi harusnya didukung penuh oleh pemerintahan Halut ini. Kami sudah bosan bolak balik cek dan jawabannya kas daerah kosong. Sangat memilukan.”
Jubir LBH Rakyat Halut, Bartholomeus Londo SH lebih keras lagi nyatakan rasa kecewanya mengenai terhambatnya pencairan dana hibah LBH Rakyat Halut yang membuat mengikutkan 3 calon pengacara ikut PKPA di Manado Juni jadi terhambat. Dengan alasan kas daerah kosong.
“Kami ini sering dihubungi masyarakat miskin di wilayah Loloda Utara, galela pesisir atau di Kao barat. Mereka tersangkut masalah hukum dan tidak punya uang bayar pengacara profesional. Jadi mereka hubungi kami minta bantuan hukum gratis. Mereka tidak punya uang datang menemui kami di Tobelo. Jadi untuk mempermudah bantuan kami ke mereka, kami mau ikutkan calon pengacara ikut PKPA dan ujian advokat. Supaya saat mereka lulus nanti maka kami tempatkan mereka tinggal di wilayah yang jauh itu untuk mempermudah pelayanan kami ini” kata Lelaki yang dikenal krits dan berani ini.
Ia berharap Bupati Frans Manery bisa mengambil langkah taktis segera dalam pengaturan keuangan supaya Kepala Badan Kesbangpol Halut dapat akses mudah mengatur bantuan dana Hibah bagi ormas sepertyi LBH Rakyat Halut yang sangat urgent ini.
Bartholomeus yakin, jika bukan bulan Juni ini 3 calon advokat LBH Rakyat Halut ikut PKPA dan ujian advokat maka target LBH Rakyat Halut punya 17 advokat di 17 kecamatan Halut tidak bakal terwujud di tahun 2025 nanti.
Bartho juga harapa agar bantuan dana Hibah ke Ormas ormas Kristiani segera direalisasikan saat saat sekarang ini. “Harap pak Bupati bisa memperhatikan hal ini, nanti ada acara Festival di Tobelo. Mungkin mereka juga butuh dukungan Pemkab lewat dana Hibah 2023. Tolong diperhatikan itu untuk keseuksesan acara ini nanti” ujar Bartholomeus Londo menurup percakapan (rvt7)
”