(TOBELO – SN) Dukungan masyarakat terhadap program pemerintahan Piet Kasman, Hilirisasi buah kelapa di Halmahera utara semakin mendapat respon positif dari berbagai kalangan.
Bartholomeus Londo SH, juru bicara LBH Rakyat Halut
Bukan saja para kepala OPD Halmahera utara yang menyatakan dukungannya, tapi kini dukungan kembali datang dari praktisi hukum LEMBAGA BANTUAN HUKUM RAKYAT HALMAHERA UTARA.
Bartholomeus Londo SH, Juru bicara LBH Rakyat Halut yang ditemui wartawan Syallomnews dikediamannya desa Kokota Jaya Tobelo utara, Rabu (2 juli) sore mengungkapkan dukungan lembaganya terhadap program Hilirisasi kelapa di Halmahera utara yang dicanangkan pemerintahan Piet Kasman. Sebab apa yang dicanangkan ini jelas akan membawa manfaat positif bagi masyarakat secara keseluruhan.
“Ini ide yang sangat brilyan dari Bupati Piet Babua. Sebab ini jelas menggambarkan visi yang mau diwujudkan menjadikan Halmahera utara sebagai kabupaten kelapa seperti yang pernah digaungkan mantan bupati hein Namotemo tahun 2005 lalu” katanya mengingatkan
Bartholomeus Londo mengatakan dengan buah kelapa tidak dijual keluar dalam bentuk buah utuh sebagaimana yang diatur dalam perda, maka hal itu akan mendorong munculnya investor baru di Halmahera utara yang akan mendirikan pabrik olahan tempurung kelapa, sabuk kelapa serta air kelapa menjadi produk turunanan buah kelapa. Sudah jelas menurut Bartholomeus, hal ini membuat para petani kelapa akan punya pasar tetap untuk penjualan buah kelapanya dengan peningkatan ekonomi petani yang semakin membaik.
“Masyarakat jangan terpengaruh dengan para pembeli buah kelapa saat ini yang datang dari berbagai kota dan bahkan dari luar negeri. Mereka memancing membeli dengan harga tinggi. Tapi ingat itu sifatnya hanya sebentar saja. Program hilirisasi itu program jangka panjang. Akan sangat membantu para petani kelapa dari kestabilan harga jual di waktu mendatang” ujar pria yang juga punya dusun kelapa dari keluarganya di desa Kokota jaya ini.
Selain itu, dari segi pendapatan asli daerah Halut akan semakin bertambah dengan masuknya retribusi dan pajak daerah. Belum lagi hadirnya pabrik pabrik baru itu akan menyerap tenaga kerja masyarakat Halut yang tidak sedikit
“Kami dengar gagasan besar dari Pak Bupati agar ke depan hasil kelapa ini akan dieksport ke leuar negeri. Ini jrlas akan menambah pendapatan asli daerah Halut dari sektor ini. Supaya Halut jangan Cuma berharap dari restribus restoran, rumah makan dan lain lain. Iu sangat kecil dan daerah ini akan mengalami kesulitan keuangan kalau tidak dirubah cara piker pemerintahan yang lalu. Ini pak Bupai Piet memang orang birokrasi tulen dan murni dari bawah jaddi sangat paham pengelolaan daerah ini”
“Kalau investor baru yang mendirikan pabrik turunan kelapa menggunakan NPWP di halut, maka lebih banyak lagi uang masuk ke daetah ini. Tenaga kerja juga terserap sangat banyak. Trang pe anak anak tara usah lagi maniso pigi melamar di Weda. Di daerah ini akan banyak lapangan kerja kog”
Bartholomeus Londo bersama lembaganya dari LBH Rakyat Halut akan ikut membantu pemerintahan yang ada untuk ikut memberi pemahaman pada masyarakat manfaat dari hilirisasi kelapa ini. Ia juga meminta agar kelompok masyarakat yang tidak sepaham dengan program hilirisasi ini supaya menghentikan bentuk bentuk provokasi yang menyesatkan serta meminta masyarakat Halmahera utara untuk ikut mendukung program positif ini.
“Kami dari LBH Rakyat Halut berada sebarisan dengan Piet Kasman dalam program Hilirisasi ini. Kami dukung full. Sebab kami yakin sepenuhnya, jika program ini berjalan mulus sesuai rencana maka keuangan daerah akan membaik dan pulih kembali. Dan kalau keuangan daerah pulih. Pasti Bupati Piet Babua akan menerbitkan Peraturan bupati tentang bantuan hokum bagi rakyat miskin sebagai penjabaran dari perda bantuan hukum rakyat miskin yang sudah dipunyai Halmahera utara” ujarnya.
Bartholomeus Londo sangat yakin, kalau keuangan daerah sudah pulih, pastilah pemerintah kabupaten Halut akan peduli dengan perjuangan LBH Rakyat Halut yang setiap bulan rata rata mendampingi kasus hukum orang miskin
“Pak Bupati itu adalah ketua team penyusun naskah akademik Perda bantuan hukum rakyat miskin. Jadi pastilah kalau keuangan daerah sudah membaik, kami pun pasti akan diperhatikan juga. Masak kami mati matian berjuang untuk membela orang miskin Halut dalam kasus hukum, lalu pemerintaha daerah sama sekali tak beri satu rupiahpun untuk perjuangan kami leawat pelaksanaan Perda itu” ujarnya menutup perbincangan (jr3^