(TOBELO-SN) Rencana Pemerintah kabupaten Halmahera Utara lewat Dinas pendidikan dan Kebudayaan untuk menutup SD Negeri 5 Wari Tobelo akibat tidak memenuhi syarat jumlah peserta didik, ditolak keras sejumlah orangtua murid.
Kepala sekolah SDN 5 Wari telah dipanggil Dinas Pendidikan dan kebudayaan Halut dan sudah disampaikan bahwa dalam waktu dekat ini akan ditutup sekolah tersebut sebab jumlah peserta didik yang dalam 5 tahun ini tidak mencapai 60 murid. Kemudian juga dari sisi bangunan sangat tidak layak dipakai sebagai sekolah di tengah kota Tobelo.
Penolakan ini disampaikan langsung oleh 3 orangtua murid SD Negeri 5 Wari kepada Syallomnews, Minggu 18 Juni sore di lokasi sekolah RT 17 Desa Wari Kecamatan Tobelo.
Yusuf Rua yang dua anaknya sedang bersekolah di SD ngeri 5 Wari tegas menyatakan keberatannya jika sekolah ini ditutup oleh Pemkab Halut.
“Kalau anak kami yang baru berusia 7 dan 8 tahun harus pergi bersekolah ke SD Negeri 3 Wari yang berjarak sekitar 3-4 kilo dari rumah, kami khawatir soal keamanan mereka. Ini harus dipertimbangkan oleh Pemkab Halut sebelum memutuskan untuk menutup sekolah ini” katanya
Orangtua murid lainnya,Anace Kristina Dowoki menyatakan rasa keberatannya sebab dengan jarak tempuh yang begitu jauh dapat dipastikan sekitar 60 murid yang saat ini bersekolah di tempat ini akan putus sekolah dan hal ini tidak baik bagi masa depan generasi Halmahera Utara.
“Jika anak anak kami dipaksa bersekolah dengan jarak yang begitu jauh, kami sebagai orangtua khawatir mereka tidak akan sampai ke sekolah. Sebab sebagian besar orangtua di sini tidak punya kendaraan untuk mengantar jemput mereka. Bisa saja mereka akan jadi putus sekolah. Kasihan generasi Halmahera utara ke depan” katanya.
Sementara Ketua Komite sekolah, Moris Lalenoh menyatakan soal kelayakan sekolah itu menjadi tanggung jawab Pemkab Halut bukan orangtua murid. Jadi hal itu tidak bisa dijadikan alasan penutupan sekolah ini.
“Ini khan sekolah negeri bukan swasta. Jadi soal gedung sekolah layak atau tidak itu jadi tanggung jawab pemerintah. Seharusnya pemerintah menganggarkan supaya dibangun sekolah yang layak bagi anak anak kami belajar” katanya.
Ia berjanji dalam waktu dekat ini bersama perwakilan orangtua akan menemui sekretaris daerah Halut untuk menyampaikan permintaan mereka agar sekolah ini tidak ditutup.
Seperti diketahui, SD Negeri 5 Wari saat ini memiliki murid sekitar 40 orang. Sekolah ini berdiri di RT 17 Desa Wari yang sebagian besar penduduknya adalah warga Mamuya Kec galela yang sekitar tahun 2014 lalu mengungsi ke lokasi ini karena persoalan konflik GMIH. Mereka diberikan ijin oleh Bupati Hein Namotemo waktu itu untuk menempati tanah PNP di Wari dan tanah tersebut mereka tempati hingga saat ini. Dan di tanah ini pula para orangtua membangun darurat gedung sekolah untuk anak mereka berskolah setelah Pemkab Halut waktu itu menjadikannya SD Negeri 5 Wari.
Sementara ketua LBH Rakyat Halut tempat orangtua murid mengadukan masalah ini meminta agar Pemkab Halut mempertimbangkan matang matang sebelum mengambil keputusan penutupan sekolah ini.
“Jangan sampai gara gara keputusan itu, ada 40 generasi anak kita ke depan jadi putus sekolah. Lagipula pengembangan desa Wari itu bukan kearah timur yang langsung berbatasan pantai. Tapi pengembangan desa Wari itu kearah barat. Jadi kalau satu dua tahun ke depan akan semakin banyak orang membangun rumah mendekati RT 17, sudah tentu murid dekolah ini akan bertambah sesuai aturan kementrian.” Kata Egbert Hoata SH
Soal bangunan yang berdiri di tanah PNP menurut Egbert itu bukan soal. Sebab banyak sekali kantor pemerintahan Halut itu bisa dibangun parmanen di atas tanah PNP. “Kantor Bupati yang megah itu juga dibangun di atas tanah PNP, masak bangun SD Negeri 5 Wari tidak bisa ?” tanyanya
“Pemkab Halut kalau merasa bangunan sekolah itu tidak layak dipakai, silahkan anggarkan saja dan bangun beberapa ruang kelas untuk mereka” ujarnya (bert07)