HUMAS POLRES HALUT – Penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang diduga dilakukan oleh seorang oknum polisi di Polres Halmahera Utara, terhadap istrinya WAS alias Wulan (23 tahun) telah memasuki tahap pemberkasan Sidang Kode Etik (5/11/2024).
Kapolres Halmahera Utara AKBP Faidil Zikri S.H, S.I.K melalui Kasi Humas AKP Kolombus Guduru menjelaskan oknum tersebut saat ini sudah diproses oleh akreditor Sie propam Polres Halmahera Utara dan akan disidangkan pada hari jumat ini (08 november 2024).
Kasihumas Polres Halut, AKP Colombus Guduru
“Saat ini penanganan kasus oknum tsb telah masuk proses pemberkasan sidang Kode etik oleh akreditor sie Propam Polres Halmahera Utara dan akan segera disidangkan,” Ungkap AKP Kolombus Guduru,”
Iya, nanti Jumat tanggal 8/11 kita sidangkan, tegasnya,”
Pengaduan istri dari oknum polisi yg berdinas Polres Halmahera Utara berinisial RZE (31 tahun) yang melaporkan bahwa telah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dari RZE telah diterima oleh Propam Polres Halut dan SPKT polres Halut, dan langsung dibuatkan Visum et Repertum diRSUD Tobelo.
Sementara Penyidik Sat Reskrim Polres Halmahera Utara menjelaskan bahwa atas dasar LP nomor : LP/269/IX/… telah melakukan pemeriksaan thd saksi-saksi dan terduga RZE atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dialami oleh istriny WAS (23), Ia juga menjelaskan bahwa “penyidik sudah melayangkan undangan kpd korban namun korban belum bisa datang karena korban berada di Weda, Halmahera Tengah, katanya,” dan penyidik PPA akan jemput bola mendatangi korban, sbg bentuk percepatan penanganan kasus.
Kasus ini menjadi telah menjadi perhatian publik dengan harapan proses penegakkan hukum dapat berjalan dengan adil dan tanpa pandang bulu. Sie Propam maupun Sat Reskrim Polres Halmahera Utara akan selalu bertindak profesional dan berkomitmen dalam penegakkan hukum baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun oknum personel Polri, Tutup Kasi humas”.
Ahli Hukum DP3AKB Halut, Berthy Timisela SH
Sementara itu, Berthy Timisela SH, ahli hukum dari Dinas Pemberdayaan perempuan dan Pelindungan anak dan Keluarga Berencana (DPPPAKB) Halmahera utara menyampaikan rasa prihatinnya atas kejadian tersebut dan bersaana DP#AKB Halut akan ikut mengawal kasus ini.
“Saya sebagai Kuasa Hukum dari Dinas Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Keluarga Berencana (DP3AKB) Pemda Halmahera Utara cukup prihatin dan bisa membantu. Mohon korban bersama Penasehat Hukumnya datang ke Dinas untuk assessment sekaligus mendapatkan perlindungan hukum juga dari Dinas dan urusan PPA Polres Halut akan diminta pertanggung jawaban jika kedapatan menghalangi proses hukum dan hak2 korban” katanya singkat lewat pesan Whatshap Selasa (5/11) malam
“Kami tunggu ya karena hasil assessment langsung di upload ke aplikasi SIMPONI pusat untuk Kementerian dan LPSK, juga instansi terkait agar Pelaku tidak lolos” tuturnya