TOBELO – SYALLOMNEWS – Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos melontarkan kritik keras terhadap pola penyaluran bantuan pertanian yang selama ini dinilai asal-asalan dan tidak tepat sasaran.
Hal itu disampaikan saat dialog interaktif bersama ratusan petani di Desa WKO, Kecamatan Tobelo Tengah, Halmahera Utara, Kamis (29/10/2026).
Di hadapan petani, penyuluh, dan jajaran OPD, Sherly menyoroti kasus bantuan hand tractor yang menumpuk namun tak terpakai, karena yang dibutuhkan petani justru traktor roda empat atau kultivator untuk lahan hortikultura.
“Jangan lagi salurkan bantuan secara konvensional, sekadar menggugurkan program. Turun ke bawah, tanya petani butuh apa. Kalau butuh air, kasih air. Kalau butuh jonder, jangan kasih hand tractor. Bantuan yang tidak terpakai tarik saja, alihkan ke yang butuh,” tegas Sherly.
Menurutnya, selama ini tata kelola pertanian Maluku Utara lemah di data, sehingga anggaran terserap besar namun dampaknya minim di tingkat petani penggarap.
“Jangan sampai bantuan berlimpah tapi petani bingung pakainya karena tidak sesuai kontur lahan dan komoditasnya. Pengadaan harus demand-driven, berbasis kebutuhan nyata, bukan program tahunan dinas,” katanya.
HALUT JADI PILOT PROJECT HULU-HILIR
Untuk mengakhiri pola tersebut, Sherly menyiapkan terobosan. Ia menargetkan akhir tahun 2026 seluruh data petani Maluku Utara sudah terdigitalisasi.
Pendataan itu akan merekam lengkap mulai dari luas lahan, jenis komoditas, kebutuhan air, hingga potensi produksi per desa.
Dan Halmahera Utara dipilih sebagai daerah percontohan.
“Halut akan kita jadikan pilot project penanganan pertanian dari hulu ke hilir. Dengan data yang presisi, kita intervensi tuntas. Dari air, modal, teknologi, sampai kita hubungkan langsung dengan pembeli atau offtaker,” ujar Sherly.
Ia meminta petani dan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) mengawal proses digitalisasi agar transparan dan tidak ada penyelewengan.
“Data yang akurat adalah kompas kita. Kalau datanya bersih, pupuk subsidi, bibit unggul, dan perluasan pasar pasti tepat sasaran. Petani Halut harus sejahtera dari keringatnya sendiri,” pungkasnya.
Selain hortikultura, Pemprov juga menyiapkan skema kemitraan strategis dengan swasta untuk mengoptimalkan kawasan Perhutanan Sosial, agar petani tidak lagi terkendala modal dan pasar.
Turut hadir dalam agenda itu Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Provinsi Maluku Utara, Sekda Halut E.J. Papilaya, jajaran OPD, Forkopimda, serta Anggota DPRD Malut Aksandri Kitong.
Kegiatan ditutup dengan penyerahan simbolis bantuan alat mesin pertanian (alsintan) dan stimulan modal usaha kelompok tani (jini)