Bartholomeus Londo SH, Juru bicara LBH Rakyat Halut
Spread the love

(TOBELO – SN) Pernyataan salah satu pengurus OKP di Halut dalam menyikapi tertunggaknya pembayaran Gaji Dokter Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tobelo. agar Bupati Halmahera Utara mencopot direktur RSUD Tobelo ditanggapi keras oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Rakyat Halut.

Bartholomeus Londo SH, juru bicara LBH Rakyat Halut kepada sejumlah awak media, Senin (13/11) di kantornya Desa Wari Kec Tobelo menolak keras permintaan tersebut dan meminta Bupati Halut Ir Frans Manery untuk tetap mempertahankan keberadaan direktur RSUD Tobelo dr Janta Bony yang ada saat ini, mengingat di bawah kepemimpinannya, terjadi kemajuan yang signifikan.

“Direktur yang ada saat ini berhasil membawa rumah sakit ini dalam status paripurna. Sejumlah dokter ahli yang selama ini tidak ada bisa didatangkan sehingga masyarakat tidak perlu susah lagi untuk berobat. Masyarakat Halut sudah bisa cuci darah di sini tanpa harus ke rumah sakit di Ternate. Masyarakat bisa mendaftar berobat secara online. Apa itu bukan kemajuan yang luar biasa bagi rumah sakit ini ? Karena itu LBH Rakyat Halut sangat tidak sepakat dengan pandangan dari pengurus OKP itu. Itu jelas keliru.” katanya.

Menurutnya dokter sudah ada, terus pembayaran gaji mereka dari APBD. “Yang diminta pertanggung jawaban bukan direktur tapi dari Dinas yang mengelola keuangan daerah”

Bartho meminta agar Bupati Halut menganggap angin lalu saja usulan itu sebab tidak tepat sasaran dan sangat tidak beralasan.

“Dalam pernyataan itu dikatakan RSUD mengelola keuangan sendiri, jadi direktur harus bertanggung jawab. Apa tidak salah cara berpikir seperti itu ? Pembayaran gaji para dokter itu khan bersumber dari anggaran daerah yang sudah diplot dalam APBD. Jadi kalau dari Badan keuangan dan aset daerah Halmahera utara belum menyalurkan ke RSUD, masak sih direktur dan manejemen RSUD yang disalahkan dan diminta mundur. Makan itu boleh sabarang, tapi kalu bicara itu jangan sabarang” katanya lebih lanjut.

Bartholomeus yang baru saja lulus ujian pengacara ini meminta agar pengurus OKP yang menyuarakan hal itu baca pernyataan Kepala BAKD Halut Mahmud Laasidji kepada media beberapa hari lalu bahwa akan masuk DBH dari propinsi sebesar 20 milyar yang diprioritaskan membayar sejumlah keperluan termasuk gaji tenaga keseharan.

“Jadi yang harus diminta mundur itu bukan direktur RSUD Tobelo tapi kepala BAKD Halut yang tidak bisa mengelola keuangan prioritas dengan baik. membayar gaji nakes dan para dokter itu harus jadi prioritas. Bukan dikasih belakangan. Jadi yang salah jelas bukan dari manejemen RSUD Tobelo, harus dipahami itu jangan asal bicara” ujarnya.

Juru bicara LBH Rakyat Halut, Bartholomeus Londo SH

“Kalau cara berpikirnya seperti itu, sekarang ini siltap perangkat desa belum terbayar sekian bulan. Apakah teman teman OKP tidak meminta Kepala dinas PMD mundur ? Khan tidak, sebab memang dari BAKD Halut yang belum tersalur dananya karena pemasukan yang kurang” ujarnya.

“Ini realita tak bisa dipungkiri. Ada yang salah dalam pengelolaan keuangan khususnya dalam menggaet sebanyak banyaknya pemasukan bagi PAD. Jadi yah memang beginilah kondisi Halmahera utara. Karena itu kalau ada uang daerah, kepala BAKD prioritaskan pembayaran Gaji para dokter. Itu sangat penting dan tak bisa ditunda” ujarnya menutup percakapan. (yol76)

By admin