(TOBELO – SN) Pertemuan 15an tokoh masyarakat Kao yang tinggal di Tobelo, Rabu (20/3) di Sekretariat sementara Desa MKCM menghasilkan sejumlah keputusan. Selain soal DOB Kao Raya dengan tuntutan utama Ibukota Kao Raya nantinya tetap wajib di kecamatan tertua Kao, juga sejumlah masalah serius ditanggapi tegas para tokoh Kao dalam pertemuan ini.
Charles Eddy Ngingi, salah satu penggagas pertemuan ini kepada Syallomnews setelah pertemuan memaparkan hasil pertemuan FMPKR tesebut.
“Kami sejumlah tokoh masyarakat Kao secara tegas meminta jika moratorium DOB dibuka kembali pemerintah pusat, maka pilihan ibukota di kecamatan Kao adalah mutlak dan jadi harga mati. Sebab bagi kami Kao sebagai kecamatan tertua harus dihormati dan dihargai itu” kata Charles.
Ia juga sampaikan berkembang percakapan dalam diskusi ini beberapa hal terkait kepentingan orang Kao.
“Sejumlah tokoh masyarakat Kao tegas pertanyakan soal pemindahan kantor unit BRI yang selama ini ada di Kao dan dipindahkan ke kecamatan lain. Kami pertanyakan ini kenapa BRI lakukan itu, bahkan ATM juga dipindahkan. Dalam waktu dekat kami akan surati Bank itu dan kami rencana unjuk rasa besar besaran jika penjelasan pimpinan tak beralasan. Kami butuh penjelasan mereka”.
Selain soal pemindahan kantor BRI ini, menurut Charles tokoh masyarakat Kao juga mempertanyakan kondisi pelabuhan Ferry Doro yang terbengkalai hingga saat ini tanpa ada usaha perbaikan.
“”Kami masyarakat Kao tegas menolak jika karena kondisi pelabuhan Ferry yang kurang mendukung dari sisi alam, lalu dipindahkan dari sana. Dari awal memang kami rasa sudah salah sejak perencanaan. Kenapa bukan dibuat di Pediwang atau Gamlaha/Biang ? Sejumlah pengacara asal Kao akan laporkan soal pelabuhan Ferry Doro ini ke KPK jika ditemukan bukti tindak pidana saat awal perencanaan hingga pembangunannya.” Ujar Politisi PKN Halut.
Menurut Charles, peserta pertemuan tegas menolak jika pelabuhan Ferry Doro itu dipindahkan ke kecamatan lain.
“Kalau memang kondisi alam sangat membahayakan karena ombak, khan bisa Pemprov bangun Talut di depan pantai Doro itu. Seperti di Sofifi. Itu solusinya jika pemerintah mau. Bukan dengan memindahkan pelabuhan Ferry itu ke kecamatan lain. Semua tokoh masyarakat Kao dalam pertemuan ini tegas menolak. Sudah ada bangunan dan kantor di situ. Tinggal kebijakan pemerintah mau tidak membangun Taludnya ?”
Salah satu tokoh masyarakat Kao barat, Josias Me melalui pesan Whatshap kepada Syallomnews mengatakan seharusnya pemerintah memberikan apresiasi kepada masyarakat Kao yang mana usia kecamatan ini sudah 625 tahun sejak jaman kesultanan Ternate. Dengan cara ikut mengembangkan potensi kecamatan ini supaya semakin maju dalam pembangunan.
“Selama ini potensi PAD ke Pemkab dan Pemprov itu sangat besar dari hasil tanah dan tambang Kao. Jadi pemerintah harusnya tetap memperhatikan kemajuan Kao. Bukan malah sebaliknya mengabaikan. Kami orang Kao tegas menolak pemindaham Bank BRI dari Kao. Kami minta pelabuhan Ferry Doro diperbaiki agar dalam waktu dekat digunakan lagi untuk transportasi ke Haltim. Jangan buat kami Orang Kao marah” pesan Josias Me
Josias berharap dalam waktu singkat FMPKR menggelar pertemuan besar Orang Kao dengan melibatkan Kepala Desa, BPD, 4 Sangaji dan perangkat adarnya, tokoh agama, tokoh pemuda dan mahasiswa, tokoh perempuan dll.
:Harap FPMKR buat pertemuan besar di Kao dan libatkan juga 8 anggota DPRD Terpilih dari Dapil 3, termasuk juga termasuk juga anggota Deprov terpilih asal Halut” (jnt5)