(TOBELO – SN) Banyaknya keluhan yang disampaikan keluarga ASN Pemkab Halut ke Kantor LBH Rakyat Halut soal belum terbayarnya gaji 13, kembali lagi membuat Pengurus LBH Rakyat Halut angkat bicara,
Yolfin Arunde SH, ketua divisi pengaduan masyarakat LBH Rakyat Halut kepada Syallomnews Minggu (31/8) secara tegas katakan agar persoalan ini harus menjadi perhatian serius anggota DPRD Halmahera Utara.
“Sudah banyak sekali keluarga ASN yang menyampaikan keluhan soak ini kepada kami. Mereka tidak berani bicara jujur ke atasannya karena takut, Jadi hanya melalui LBH Rakyat Halut keluhan mereka ini disampaikan untuk diteruskan.”
“Landasan pemberian Gaji 13 itu khan untuk membantu ASN yang anak anaknya akan memasuki tahun ajaran baru atau melanjutkan pendidikan mereka. Tapi kalau sampai pertengahan agustus ini hak ASN itu belum diterima, itu sangat kebablasan. Kasihan sudah banyak ASN yang terpaksa meminjam uang untuk tujuan itu”
Yolfin Arunde yang baru saja Lulus ujian sebagai Advokat ini berharap kondisi ini menjadi perhatian serius Ketua dan anggota DPRD Halmahera utara sebab pasti ada banyak ASN di Pemkab Halut yang mengalami kondisi sulit saat tahun ajaran baru sepeti sekarang ini.
“Mungkin ada hal hal yang bisa ditanyakan kepada Kepala BAKD untuk diberikan penjelasan. Soal realisasi Dana Bagi Hasil dengan Pemprov, PAD yang jeblok dll. Bila perlu wakil rakyat bersuara kepada Bupati untuk mengevaluasi para pejabat di BAKD yang mungkin belum maksimal bekerja. Fungsi mereka khan pengawasan, kalau kondisi keuangan daerah sudah seperti ini seharusnya wakil rakyat masyarakat Halut melakukan ini” katanya.
Yolfin juga mempertanyakan realisasi perda bantuan Hukum yang sudah disahkan DPRD Halut beberapa waktu lalu. “Apakah keuangan daerah saat ini cukup untuk membiayai bantuan hukum bagi rakyat miskin Halut ? Sayang sekali kalau karena kondisi keuangan daerah yang begitu parah lalu bantuan hukum bagi rakyat miskin Halut tidak jalan, padahal perdanya sudah ada” ujar pria asal Loloda ini (kli9)