(TOBELO – SN) Semakin maraknya kejadian kekerasan Perempuan dan anak serta stunting yang terjadi di Halmahera utara ahir ahir ini, menjadi perhatian serius sejumlah pihak. Kasus kasus KDRT dan persetubuhan anak serta stunting semakin meningkat di Wilayah hukum Halmahera utara, membuat Lembaga Bantuan Hukum “Rakyat Halmahera utara” angkat bicara.
Sekretaris LBH Rakyat Halut, Abraham Nikijuluw SH kepada sejumlah awak media, Jumat (12/8) di Posko LBH Desa MKCM mengatakan rasa kecewanya akibat sikap pemerintah daerah Halmahera utara yang seperti tak peduli dengan upaya pencegahan dan edukasi kepada masyarakatnya dalam soal ini.
“Kami di LBH Rakyat Halut hampir selalu mendapat pengaduan kasus kasus dari korban KDRT dan persetubuhan anak dari masyarakat Halut. Juga sejumlah kasus stunting Sangat miris dan menyedihkan. Mestinya ada upaya dari Pemkab untuk selalu melakukan edukasi kepada masyarakat lewat Dinas yang ada yaitu DP3AKB Halut. Supaya kejadian kejadian seperti itu semakin berkurang terjadi di Halut ini” katanya.
Abraham berharap agar penganggaran upaya pencegahan dan edukasi soal kekerasan perempuan dan anak serta pencegahan stunting di daerah ini harus diperhatikan oleh pemkab Halut.
Secara khusus Abraham Nikijuluw memperingatkan Kaban BAKD Halut Machmud Lasidji dan kepala bidang Anggaran Jaya Barany supaya tidak menggeser anggaran Dana Alokasi khusus (DAK) dari pusat untuk kegiatan DP3AKB khususnya bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta KB.
Abraham melanjutkan “ DAK DP3AKB itu peruntukannya sudah jelas untuk kegiatan setahun dalam pendampingan. Edukasi dan sosialisasi pencegahan kekerasan perempuan dan anak di Halut. Sehingga harus jadi perhatian serius Bupati Halut dan sekda serta kepala BAKD Halut jangan sampai belanja kegiatan DP3AKB Tahun ini menjadi hutang untuk tahun depan. Sebab DAK itu menjadi perhatian pusat dananya dititip dari pusat ke daerah. Jangan coba coba digeser pakai untuk bayar kontaktor dll, itu jadi hal yang kami dari LBH suarakan terus menerus. Masa sudah masuk triwulan ketiga DAK dinas ini tidak cair cair. Ada apa ini ? Halut ini sedang darurat kekerasan perempuan dan anak”
“Dana DAK itu khan peruntukannya sudah jelas. Ini sudah masuk triwulan ketiga, masa sih pembiayaan itu untuk DAK belum ada ? Kami akan pertanyakan soal itu lewat media setiap hari ke Kaban Mut Lasidji dan Jaya Barany. Kenapa itu bisa terjadi. Ini sekarang daerah darurat kejadian kekerasan perempuan dan anak. Mestinya pemkab prihatin dengan kondisi ini. Prioritaskan realisasi dana DAK Dinas DP3AKB Halut ini. Jangan digeser geser untuk pembiayaan lain.” Katanya.
Sedangkan untuk DAU, menurutnya LBH Rakyat Halut akan menacari tahu selama ini penggunaannya untuk kegiatan apa saja apa.
‘Seharusnya DAU itu peruntukannya jelas. Kegiatan kegiatan pencegahan dan edukasi kekerasan perempuan dan anak serta pencegahan stunting di daerah ini. Itu yang urgen sekali. Kami dari LBH Rakyat Halut ada memantau penganggaran dana hibah tapi untuk urusan perjalanan dinas organisasi wanita. Apa sih untungnya bagi masyarakat ? jadi ini harus dievaluasi untuk DAU tahun depan”
“Kalau hanya urusan perjalanan dinas Dharma wanita, misalnya mestinya harus dipertimbangkan ulang itu. Edukasi masyarakat untuk pencegahan kekerasan perempuan dan anak serta pengurangan stunting itu jauh lebih penting dibanding perjalanan dinas Dharma wanita Halut yang tercover dari dinas ini yang menghabiskan ratusan juta rupiah setiap tahun” katanya (brd4)