(TOBELO – SN) Kondisi keuangan daerah Halmahera utara yang nampak “kurang baik”, membuat Lembaga Bantuan Hukum “Rakyat Halmahera utara” angkat bicara. Sebagai lembaga yang peduli dengan daerahnya, Pengurus LBH Rakyat Halut merasa prihatin. Pembayaran THR ASN yang terlambat. Kini pembayaran Gaji 13 juga belum terlihat tanda tanda akan dibayar.
Sejak tertundanya pembayaran THR ASN yang lalu, sejumlah keluarga ASN mendatangi LBH Rakyat Halut untuk menyuarakan itu. Dan kini datang juga sejumlah keluarga ASN yang tak mau namanya disebut mengungkap permintaan agar LBH Rakyat Halut menyuarakan soal pembayaran Gaji 13 bagi ASN Halut.
“Kami didatangi sejumlah keluarga ASN yang meminta agar LBH Rakyat Halut bisa ikut menyuarakan pembayarn hak mereka ini. Jadi kami menyuarakan ini dengan nada prihatin” kata juru bicara LBH Rakyat Halut, Bartholomeus Londo SH kepada Syallomnews Senin (7/8) siang di Desa wari.
Lembaganya prihatin sebab pembayaran THR yang lalu sudah terlambat, kini pembayaran gaji 13 juga demikian.
“Padahal berdasar PP no 15 tahun 2023, seharusnya pembayaran Gaji 13 itu dilakukan Juni atau paling lambat Juli untuk membiayai kebutuhan sekolah anak anak ASN. Patut kami sesalkan kalau ada keluarga ASN yang harus meminjam dulu di rentenir dengan bunga tinggi hanya untuk pembiayaan sekolah anaknya, Padahal negara sudah siapkan dana itu. Hanya pembayarannya yang terlambat”
Bartholomeus memberi saran kepada Bupati Halut Ir Frans Manery agar segera mengevaluasi kinerja dari Kepala BAKD Halut saat ini yang dinilainya tidak maksimal menjalankan tugasnya.
“Kami sebagai lembaga yang mendukung pemerintahan Frans Menery jadi prihatin jika keadaan begini terus terjadi. Nama Bupati yang jadi sasaran protes warga karena kondisi keuangan daerah yang carut marut begini. Padahal ini khan bukan salahnya Bupati tapi kepala dinasnya yang tak bisa maksimal. Bukan cuma soal THR, Gaji 13 saja tapi banyak tertunggak pembayaran atas hak orang selama beberapa tahun ini. Jadi harusnya bupati evaluasi kinerja kepala BAKD Halut sekarang ini. gantilah dengan pejabat baru yang punya kualifikasi untuk menyelamatkan kondidsi keuangan daerah” kata Bartholomeuas yang dikenal kritis ini.
Ia bersama lembaganya sangat sayangkan jika akhir pemerintahan Bupati Frans Manery jadi tercoreng karena kondisi keuangan daerah yang seperti sekarang ini.
“Waktu Halut dipimpin oleh Ir Hein Namotemo, kepala BAKD itu almarhum Pak Fredy Tjandua. Saat itu memang kondisi keuangan daerah lumayan bagus, tidak seperti sekarang ini. banyak kog, ASN di Halut yang cerdas dan kreatif serta mampu meminmpin dinas ini seperti almarhum Pak Fredy Tjandua”
LBH Rakyat Halut menilai soal Dana bagi Hasil, Pajak sejumlah perusahan pertambangan dan pemasukan asli daerah yang tak tertangani bisa menjadi tolak ukur Bupati mengevaluasi kinerja kepala Keuangan yang ada saat ini.(yol8)