(TOBELO-SN) Sukses selenggarakan kegiatan pembinaan 230 Pemuda Gereja se Halmahera Utara di Stronger Together 3 tgl 25-27 Juli dengan menghadirkan Ps Billy Lantang dari Jakarta, ternyata menyisakan keprihatinan bagi penyelenggara acara ini yaitu Yayasan Suara Syallom Indonesia Halmahera utara.
Betapa tidak, hak mereka untuk mendapatkan bantuan dana Hibah dari Pemerintahan Kabupaten Halmahera utara ternyata “ditahan tahan” oleh para pejabat yang punya kewenangan di Badan Keuangan dan Asset daerah Halmahera utara.
“Sudah ada penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah dengan Bupati untuk tahun 2023. Tapi saat Pengurus mendatangi BKAD Halut sudah hampir 1 bulan ini tapi banyak sekali alasan mereka” kata Ketua yayasan yang juga pengacara ini.
Miris sekali menurutnya sikap Pemerintahan FM Mantap ini lewat pejabat yang ada di BAKD Halut sebab diduga mereka melakukan pilih kasih dalam merealisasikan bantuan dana hibah ke sejumlah organisasi.
“Kami punya data kog, ada yang dilayani dan direaalisasikan dalam waktu yang sangat cepat. Sementara kami yang melakukan kegiatan pembinaan 200an generasi muda Halmahera utara lewat acara Stronger Together 3 justeru terkatung katung begini”
Egbert jujur mengakui jika bantuan dana hibah yang jumlahnya tak seberapa itu hanya 20 juta rupiah harusnya akan dipakai menangani sejumlah pembiayaan kegiatan lalu, seperti penyewaan hotel tempat peserta menginap. Tapi akhirnya tertunggak sampai saat ini.
“Jika daerah ini menomorduakan kegiatan kegiatan kerohanian seperti yang sudah kami lakukan, maka percayalah sampai Frans Manery – Muchlis Tapi Tapy mengahiri kepemimpinannya, daerah ini akan terus terlilit dengan tunggakan tunggakan yang mempermalukan pemerintahannya. Tuhan pasti tidak akan memberkati keuangan daerah ini” katanya dengan yakin.
Ia berharap Bupati Frans Manery segera ambil langkah cepat dan tepat mengevaluasi kinerja para pejabat di BAKD Halut. Egbert merasa justeru saat BAKD Halut dikepalai oleh almarhum Fredy Tjandua, banyak sekali support yang diberikan pemerintahan Ir Hein Namotemo untuk kegiatan kegiatan kerohanian.
“Di saat sekarang ini kami sudah seperti pengemis. Padahal yang dilakukan itu kegiatan kerohanian untuk generasi Halmahera utara dan sudah dianggarkan di APBD 2023.”
Ia prihatin sebab saat mau ditemui untuk mempertanyakan prosesnya dengan mau menemui Kepala BAKD atau kepala bidang jawabannya selalu mereka ada keluar kota, ada rapat, ada sakit, ada urusan keluarga dan lain lain.
“Waktu kami terbuang percuma hanya mau menemui mereka mereka itu. Jadi kami akan pertanyakan saja setiap hari lewat media massa biar semua masyarakat tahu kinerja mereka dan Bupati bisa mengevaluasi” ujarnya. (jot43)