(SN-TOBELO) Setelah mendapat sorotan dari sejumlah wartawan atas kinerjanyan, kali ini giliran LBH Rakyat Halut yang mengkritisi kinerjanya Dinas Infokom, statistik dan persandian Halmahera utara.
Abraham Nikijuluw SH, sekretaris LBH Rakyat Halut kepada wartawan Sabtu (31/3) di Kantornya mengungkapkan rasa kecewanya atas pengelolaan dana pembinaan media yang ada di Dinas Infokom Halut ini yang dinilainya selama ini berlaku diskriminatif dan hanya menguntungkan satu jenis media saja.
“Kita tahu bersama bahwa yang disebut media itu bukan hanya media cetak, tapi juga ada media elektronik seperti TV dan radio dan juga media internet. Nah, jika Dinas infokom benar benar mau menganggarkan dana uang rakyat untuk pembinaan media di Halut maka seharusnya dana yang dialokasikan di APBD itu dibagi merata kepada semua media yang berkarya di daerah ini. Di APBD juga, jangan nomenklaturnya hanya mengarah ke satu jenis media saja” kata Abraham.
Lebih lanjut ia mengatakn, dalam pengamatan LBH Rakyat Halut selama ini justeru yang banyak berkiprah dengan kegiatan yang sangat bermanfaat pada masyarakat, adalah program dan kegiatan media radio dan media online.
“Di Halut ini ada Radio Syallom, Radio Pemda, Radio Suara Paksi Buana dan Radio Carmel yang pendengarnya sangat banyak.. Coba perhatikan program program radio Syallom yang mencerdaskan masyarakat. Belum lagi kegiatan off airnya yang sangat bermanfaat bagi banyak orang. Begitu juga media online yang justeru sekarang ini banyak sekali pembacanya. Seharusnya Dinas Infokom Halut memperhatikan pengembangan mereka juga. Anggaran itu dibagi merata dan adil. Jangan juga pakai nomenklatur pengembangan organisasi pers tertentu. Tidak adil namanya”
Abraham justeru sangat prihatin jika dana rakyat Halut yang ratusan juta itu hanya habis untuk acara serimonial media cetak, menghadiri acara ulang tahun dll. Sementara media elektronik dan media online yang banyak berkarya bagi masyarakat Halut justeru diabaikan.
“Mohon mulai sekarang, Dinas Infokom dalam beranggaran untuk pengembangan media di Halut jangan merujuk dalam APBD dengan nomenklatur nama organisasi tertentu. Semua media di Halut harus mendapat perhatian pengembangan yang sama dari Pemkab Halut” katanya (uhy6)