(TOBELO-SN) Rencana Pemerintah kabupaten Halmahera Utara lewat Dinas pendidikan dan Kebudayaan untuk menutup SD Negeri 5 Wari Tobelo akibat tidak memenuhi syarat jumlah peserta didik, ditolak keras sejumlah orangtua murid.
Informasi yang diperoleh Komite sekolah dan para orangtua murid kalau SK Pemindahan Kepala sekolah dan para Guru ASN sudah ditandatangani Bupati Halut Ir Frans Manery. Itu beraarti dengan tidak adanya para guru di sekolah ini maka secara otomatis sekolah akan ditutup.
Sabtu (20/8) siang Komite sekolah dan para orangtua murid kembali lagi mengundang Lembaga Bantuan Hukum “Rakyat Halut” untuk menyampaikan keluhan menyatakan penlakan atas rencana penutupan sekolah ini.
Sekitar 20 orangtua murid, yang ada secaa tegas menyatakan penolakannya jika Dnas Pendidikan dan kebudayaan Halmahera utara memaksakan untuk menurutup sekolah ini.
Ketua Komite sekolah, Moris Lalenoh menyatakan permintaan tegas dari para orangtua murid di SDN 5 Wari ini agar sekolahnya jangan ditutup.
“Kami tegaskan, 35 orangtua murid menolak penutupan SDN 5 Wari ini. Jumlah siswa saat ini memang masih kurang tapi harus diketahui, pengembangan desa Wari ini kearah barat menuju ke RT 17 dimana sekolah ini ada. Jadi seharusnya Pemkab memikirkan itu. Satu dua tahun ke depan, banyak penduduk baru yang bangun rumahnya di dekat sini dan pasti sekolah ini tak mampu menampung murid baru. Harus diingat sekolah ini sudah teraktreditasi B” katanya dengan suara tinggi.
Beberapa orangtua juga menyatakan kesulitan mereka jika anaknya harus pindah sekolah ke SDN 3 atau SD Inpres Wari yang jaraknya sekitar 2 kilometer.
“Tidal semua orangtua murid punya sepeda motor untuk setiap hari antar pergi pulang anaknya ke sekolah. Jadi hampir pasti jika sekolah ini ditutup maka akan banyak sekali anak anak di SDN 5 Wari ini putus sekolah” kata ibu Yana.
Sedangkan beberapa orangtua murid bersama BPD Wari menyatakan akan mengambil langkah tegas dengan melakukan aksi tutup jalan trans Galela Tobelo jika sampai anak anak mereka jadi putus sekolah.
“Mungkin kami harus tutup jalan trans Galela Tobelo baru pemerintah daerah dengar suara kami. Semua masyarakat di RT 17 ini bersama sejumlah OKP dan lembaga lembaga yang peduli dengan nasib anak anak ini, akan melakukannya jika Dinas Pendidikan dan kebudayaan Halut tetap ngotot mau tutup sekolah ini’ Ujar seorang bapak yang tak mau disebutkan namanya.
“Sudah banyak vontoh di Halut ini kejadian suara dan aspirasi masyarakat tidak didengar. Nanti setelah masyarakat tutup jalan baru pemerintah bertindak. Kami akan lakukan itu jika mereka tidak dengar keluhan kami ini”.
Yusuf Ruo, salah satu orangtua dengan keras nyatakan kekecewaannya pada Bupati Halut yang seperti tak peduli dengan pergumulan masyarakatnya ini.
“Kami ini sudah memilihnya jadi Bupati dua periode. Saya sudah ungkapkan keluhan ini padanya langsung saat acara Hirono kaum Bapak gereja GMIH di Loloda bulan lalu. Tapi tidak ada upaya yang ia lakukan. Anggota DPRD Halut juga kami sudah sampaikan keluhan. Tapi seperti mereka tak peduli dan cuek saja. Malah kami dengan SK Pemindahan kepala sekola dan guru ASN sudah keluar. Memang mereka para pemimpin yang tak bisa diharap. Tidak peduli pada masyarakatnya” ujar suara keras Yusuf Ruo yang disambut teriakan setuju dari puluhan orang yang hadir.
Sedangkan Ibu Anace tegas katakan jika pemkab Halut tetap memaksakan kehendaknya menutup sekolah ini, maka masyarakat di RT 17 Wari, tidak akan menggunakan haknya dalam pemilu 2024 baik di Pileg atau Pilkada Halut.
“Kami tak percaya lagi dengan Bupati dan anggota DPRD Halut sekarang ini. Setelah duduk enak di kursinya, malah tidak peduli dengan anak anak kami. Untuk apa kami mau gunakan hak pilih kami di 2024 nanti, Kami sudah tidak percaya dengan politisi lagi kalau model begini sikap mereka pada penderitaan masyarakatnya”
Seperti diketahui, SD Negeri 5 Wari saat ini memiliki murid sekitar 40 orang. Sekolah ini berdiri di RT 17 Desa Wari yang sebagian besar penduduknya adalah warga Mamuya Kec Galela yang sekitar tahun 2014 lalu mengungsi ke lokasi ini karena persoalan konflik GMIH. Mereka diberikan ijin oleh Bupati Hein Namotemo waktu itu untuk menempati tanah PNP di Wari dan tanah tersebut mereka tempati hingga saat ini. Dan di tanah ini pula para orangtua membangun darurat gedung sekolah untuk anak mereka bersekolah setelah Pemkab Halut waktu itu menjadikannya SD Negeri 5 Wari.
Sementara ketua LBH Rakyat Halut Egbert Hoata SH meminta agar Pemkab Halut mempertimbangkan matang matang sebelum mengambil keputusan penutupan sekolah ini.
“Jangan sampai gara gara keputusan itu ada 40 generasi anak kita ke depan jadi putus sekolah. Lagipula pengembangan desa Wari itu bukan kearah timur yang langsung berbatasan pantai. Tapi pengembangan desa Wari itu kearah barat. Jadi kalau satu dua tahun ke depan akan semakin banyak orang membangun rumah mendekati RT 17, sudah tentu murid dekolah ini akan bertambah sesuai aturan kementrian.” Kata Egbert Hoata SH.
Ia memperingatan Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Halmahera utara soal keamanan anak anak ini jika mereka harus bersekolah di SDN 3 atau SD Inpres Wari yang jaraknya sekitar 2 kilometer dan perjalananya melewati semak semak serta sunyi.
“Pemkab Halut harus ingat ya, tingkat kriminalitas di Wari ini sangat tinggi. Sudah banyak sekali kejadian tindak pidana yang membawa korban. Jadi ini harus diingat baik baik. Anak anak harus jalan 2 kilo dan lewat jalan sunyi. Ini terlalu beresiko dan bisa terjadi kejahatan atas diri mereka karena ke sekolah tanpa di antar orangtuanya, kami akan tuntut pertanggung jawaban Pemkab Halut”
Ia bilang LBH Rakyat Halut selama ini banyak menangani kasus pelecehan dan bahkan perkosaan terhadap anak anak SD.
“Tolong pertimbangkan keselamatan dan keamanan anak anak ini” katanya lebih lanjut.
Untuk keseimbangan berita, wartawan Syallomnews Rivaldo selesai pertemuan di RT 17 Wari mencoba mengkonfirmasi persoalan ini ke Dinas Pendidikan dan kebudayaan Halut di kantornya, tapi karena Hari Sabtu kantor libur dan akan dikonfirmasi Senin besok(eto47)